loading...
Kapolres AKBP Robertho Pardede memberikan arahan kepada jajarannya

WONOGIRI–Sebagai langkah taktis menyambut Pilkada Jateng 2018, Polres Wonogiri beserta jajarannya mempersiapkan diri dengan membentuk Satgas Anti Black Campaign. Salah satu tugasnya, mengantisipasi adanya kampanye hitam selama.

Kapolres Wonogiri AKBP Robertho Pardede, menjelaskan, pihaknya telah memperintahkan seluruh jajarannya untuk mewaspadai berbagai kerawanan. Termasuk segala bentuk kampanye hitam.

“Dimungkinkan banyak sekali kerawanan yang akan terjadi. Misalnya kampanye hitam dan intimidasi yang bertujuan saling menjatuhkan lawan politik. Ini berpotensi terjadinya gejolak kegaduhan sosial di masyarakat,” jelas Kapolres, Rabu (10/1).

Kapolres yang baru menjabat tersebut menegaskan, jangan sampai wilayah Wonogiri yang sudah kondusif ini jadi rusak dan tidak nyaman, dengan munculnya kampanye hitam.

Baca Juga :  Ternyata Belum Ada Perusahaan di Wonogiri yang Minta Penangguhan Pembayaran UMK

“Maka itu Polres Wonogiri telah mempersiapkan Tim Satgas Black Campaign untuk mencegahnya,” tegas dia.

Satgas anti kampanye hitam ini, merupakan gabungan antar satuan fungsi. Baik dari satuan reskrim, intel, humas dengan cyber troopsnya. Mereka bertugas melakukan patroli cyber medsos pengamatan di dunia maya dan patroli di medsos untuk mendeteksi adanya pendukung atau tim sukses yang melakukan kampanye hitam.

Kapolres menyatakan dirinya tak akan segan menindak sesuai hukum yang ada dan akan menjerat dengan UU IT.

“Kepada para tim sukses kami sampaikan, jangan mudah terprovokasi segala bentuk informasi yang akan beredar, khususnya kabar di medsos. Tolong cermati terlebih dahulu dan lihat betul dari sumber yang terpercaya,” sebut dia.

Baca Juga :  Razia Miras di Eromoko Wonogiri, Petugas Sita Anggur Merah Bir dan Ciu

Terkait kampanye hitam, jelas dia, telah diatur dalam pasal 187 ayat 2 Perppu Nomor 1 Tahun 2014 junto pasal 69 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dalam Pilkada serentak. Dua aturan hukum tertulis tersebut menyatakan adanya sanksi pidana penjara paling singkat tiga bulan, atau paling lama 18 bulan dengan denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta, bagi pelaku kampanye hitam Pilkada.

Baca Juga :  Catat, Ini Kuota PTSL Wonogiri Pada 2019

Adapun kriteria model kampanye hitam tersebut meliputi memfitnah, menghasut, dengan membenturkan partai politik satu dengan yang lainnya, baik perseorangan atau kelompok masyarakat.

Aris Arianto


Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.