loading...
Loading...
Ketua Panwaskab Wonogiri, Ali Mahbub

WONOGIRI-Sekretaris Daerah (Sekda) Wonogiri Suharno, mengingatkan, PNS mesti menjaga netralitas selama tahapan pemilu. Sementara Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Wonogiri menjadikan PNS sebagai salah satu pihak yang diawasi.

“PNS secara keseluruhan harus netral dan tidak terpengaruh kepentingan dan memihak ke siapapun atau apapun. Intinya netralitas harus dijaga,” tegas Sekda, Rabu (10/1).

Menurut dia, regulasi sudah sangat jelas mengatur hal tersebut. Sanksi tegas juga sudah disiapkan bagi PNS yang melanggar. Misalnya ketika menjadi pengurus parpol, PNS akan diberhentikan tidak dengan hormat.

Baca Juga :  Ini Lho Daftar Penyakit Tidak Menular yang Kerap Menjangkiti Masyarakat Kekinian. Simak Pula Cara Mengendalikannya

“Misalnya ada PNS yang memiliki istri atau suami pengurus parpol, akan lebih elegan jika rapat parpol tidak dilakukan di dalam rumah. Dilaksanakan saja di lokasi lain, ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, terkait netralitas tadi,” tandas dia.

Baca Juga :  Ini Daftar 84 Rumah yang Rusak Diterjang Lesus di Kecamatan Sidoharjo dan Jatisrono Wonogiri

Ketua Panwaskab Wonogiri, Ali Mahbub berujar jika ada PNS yang melanggar aturan akan dilaporkan ke atasannya langsung. Bahkan Panwaskab akan memberikan rekomendasi agar disanksi.

“Bukan hanya PNS, tapi juga TNI dan Polri,” ujar dia.

Ali Mahbub mengajak masyarakat bersama-sama menyukseskan pesta demokrasi Pilgub maupun Pileg mendatang. Salah satu caranya adalah memerangi pelanggaran pemilu. Jika ada bakal calon atau tim sukses yang melakukan politik uang masyarakat diimbau berani menolak keras.

Baca Juga :  Kabar Wonogiri Terupdate. Bupati Wonogiri dan 3 OPD Sabet Penghargaan Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik

Dia menyebutkan, pihaknya sangat menyadari jumlah panitia penyelenggara dan pengawas pemilu sangat kurang. Sehingga dibutuhkan peran serta dari seluruh elemen masyarakat yang ada agar perhelatan Pilgub Jateng maupun Pileg tahun depan aman, lancar, bersih dari budaya politik uang.

Aris Arianto

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.