Kritisi Menteri Pertanian, Waket DPRD dan KTNA Sragen Pertanyakan Keberpihakan Untuk Petani

SRAGEN– Kunjungan menteri pertanian (Mentan)  Amran Sulaiman untuk panen raya padi di Desa Plumbungan,  Karangmalang,  Sragen Rabu (24/1/2018) kembali menuai sorotan.  Setelah DPRD Jateng,  giliran DPRD Sragen dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)  yang menyoroti kunjungan Mentan di tengah menurunnya harga gabah di Sragen dampak kebijakan impor beras.

Wakil Ketua (Waket) DPRD Sragen,  Bambang Widjo Purwanto memandang kehadiran Mentan untuk panen raya ke Sragen, diyakini tak banyak berdampak positif dibanding imbas negatif yang dirasakan petani akibat dampak impor beras saat ini.

Menurutnya,  kedatangan Mentan untuk panen raya itu juga tak banyak merubah nasib petani yang saat ini harus merasakan penurunan harga gabah.

“Apalah artinya kalau kedatangan menteri juga nggak bisa merubah nasib petani. Itu sama saja bohong. Seberapa banyak peningkatan produksi,  nggak akan sebanding sama dampak impor yang telah membantai harga jual gabah di petani bawah, ” paparnya Kamis (25/1/2018).

Sebagai legislator yang selama ini juga nyambi bertani, Bambang menegaskan dirinya menolak keras kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah. Sebab hal itu hanya akan merugikan petani yang selama ini hanya orang kecil dan hidupnya selalu susah.

Ia juga mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap petani ketika kebijakan impor tetap dijalankan. Sementara penyediaan sarana produksi seperti pupuk terus dikurangi dan dipersulit.

“Buat apa panen raya kalau hanya pencitraan saja. Karena petani mau dapat untung dikit aja sudah dibabat lagi dengan impor.  Pupuk dibikin sulit. Beras di kota besar mahal dikit,  langsung geger impor padahal di daerah sedang panen raya. Sebenarnya maunya pemerintah pusat itu gimana. Kok lebih mementingkan suara orang atas daripada petani, ” tukasnya.

Senada,  Ketua KTNA Sragen,  Suratno menilai soal pernyataan Mentan yang mengklaim bahwa keberpihakan pemerintah dengan membantu Alsintan, dinilai tak signifikan mengangkat petani. Sebab realitanya pupuk bersubsidi terus dikurangi dan tak ada kepedulian untuk memikirkan pascapanen yang selama ini menjadi kendala petani.

“Munculnya Permendag 27/2017 yang mengatur harga beras premium itu justru menguntungkan pihak atas dan merugikan petani. Lalu untuk petani bawang merah,  juga nggak ada kepedulian bagaimana membantu pascapanen. Akibatnya banyak petani bawang merugi karena kesulitan menjual dan tidak ada standar harga, ” terangnya.

Sebelumnya,  dalam panen raya di Plumbungan,  Sragen Rabu (24/1/2018) Mentan menyatakan bahwa keberpihakan pemerintahan Jokowi pada petani, saat ini sangat besar. Bahkan diklaim jauh lebih besar dari pemerintahan sebelumnya.

“Upaya menggenjot produktivitas pertanian dengan berbagai bantuan alsintan (alat mesin pertanian) untuk petani hasilnya cukup bagus,” paparnya.

Amran juga menegaskan keberpihakan pemerintah itu ditunjukkan dengan bukti selama 2016 dan 2017 yang tidak melakukan impor beras.

“Pemerintah tidak impor beras. Itu adalah prestasi yang tidak bisa dibantah,” jelasnya. Wardoyo