Tuntut Janji Kesejahteraan dan Pengangkatan, Honorer K2 di Sragen Ancam Demo Besar-Besaran

SRAGEN– Kalangan honorer kategori 2 (K2) di daerah Sragen menyatakan siap menunggu instruksi dari koordinator pusat guna mengambil sikap terkait kelangsungan nasib mereka. Jika janji kesejahteraan dan pengangkatan menjadi CPNS oleh pemerintah tak direalisasi tahun 2018, mereka pun siap bergabung dengan K2 seluruh Indonesia untuk menggelar aksi demo besar-besaran.

Hal itu disampaikan Koordinator Forum Tenaga Honorer K2 Sragen, Uut Haryanto, Sabtu (6/1/2018). Ia mengatakan progres terbaru yang diterimanya, saat ini K2 tinggal menunggu kesediaan Menpan RB,  untuk membahas revisi UU ASN di Gedung DPR Senayan.

Menurut informasi dari K2 pusat,  rapat sedianya sudah diagendakan tanggal 4-6 Desember kemarin.  Namun ternyata Menpan RB kembali mangkir dari pembahasan dan itu sudah ketiga kalinya.

“Untuk itu pada awal Januari nanti apabila Menpan tetap mangkir lagi,  kemarin sudah ada instruksi kepaa semua honorer akan mengadakan demo besar besaran ke Jakarta, ” paparnya kepada JSNews. Com.

Uut menguraikan selain itu ada beberapa poin krusial yang juga disampaikan ke honorer K2 pusat.  Jika tahun 2018 pemerintah pusat menggelar rekrutmen CPNS, honorer K2 meminta agar dipripritaskan untuk menghabiskan dari K2 seperti janji yang didengungkan beberapa tahun silam.

Jika pemerintah menggelar rekrutmen umum sedangkan K2 tidak ada pengangkatan,  semua honorer sudah satu suara untuk memboikot kantor gubernuran.

“Kalau di daerah kami tinggal menunggu hasil revisi UU ASN. Tapi kalau tidak ada kejelasan dan janji pengangkatan 2018, kami juga sudah siap untuk bergabung melakukan aksi semua ke Jakarta,” jelasnya.

Sebagai persiapan,  Uut menyampaikan saat ini sudah meminta data riil jumlah K2 terverifikasi dari semua koordinator kecamatan (Korcam). Data itulah yang nantinya akan dijadikan data untuk bisa diajukan pertimbangan kembali sekaligus mencocokkan dengan data hasil verifikasi tajun 2014 yang sudah dicatat di BKN pusat.

Kepada pemerintah daerah,  ia juga meminta untuk tidak menggelar rekrutmen CPNS umum sebelum K2 diangkat semua.  Sembari K2 menunggu hasil revisi UU ASN.

Termasuk pula memperhatikan kesejahteraan honorer K2 yang selama ini belum ada perhatian dari daerah.  Padahal mayoritas sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun dengan honor antara Rp 150.000 hingga Rp 300.000 perbulan.

“Karena daerah tetangga rata-rata sudah lebih memperhatikan honorer K2 dengan menganggarkan K2 dengan insentif setara UMK. Kadang kasihan,  beban tugas K2 itu hampir sama bahkan banyak yang lebih berat dari yang sudah PNS, ” tandasnya.

Untuk diketahui,  jumlah K2 Sragen yang lolos verifikasi BKN tahun 2014 tercatat mencapai 1.050 orang.  Mereka tersebar di berbagai instansi dengan jumlah terbanyak dari kalangan guru atau pendidik.

Terpisah, Sekda Sragen Tatag Prabawanto menyampaikan terkait nasib K2 dan kelangsungan wacana pengangkatan,  hal itu sepenuhnya kewenangan pusat. Daerah tak memiliki kewenangan apapun akan tetapi siap melaksanakan apabila memang pemerintah pusat atau Menpan RB hendak mengadakan rekrutmen CPNS dari K2.

Sementara terkait tuntutan perbaikan kesejahteraan,  menurutnya hal itu kewenangan dari pengambil kebijakan. Wardoyo