2.000an Pelamar RSUD Sragen Terdepak di Administrasi, DPRD Endus Indikasi Permainan

SRAGEN– Pimpinan DPRD Sragen mengendus indikasi ketidakberesan dalam proses rekrutmen tenaga pegawai non PNS di RSUD Sragen yang saat ini berlangsung. Pasalnya ada sekitar 2.000an pendaftar yang secara mengejutkan dinyatakan gagal seleksi administrasi.

Tidak hanya itu, banyak pula tenaga sukarelawan dan magang yang sudah mengabdi bertahun-tahun di RSUD, juga terbuang dari seleksi administrasi. Fakta itu terungkap saat Wakil Ketua DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto dan Ketua Fraksi PKB, Faturrahman mendatangi RSUD Sragen guna menanyakan banyaknya keluhan dan laporan perihal proses rekrutmen tenaga di RSUD.

“Sampai sejauh ini, yang saya tahu saja ada 4 tenaga sukarelawan yang sudah empat tahun mengabdi di internal RSUD saja nggak lolos administrasi. Yang tenaga magang lebih banyak lagi yang tidak lolos. Padahal mereka notabene sudah bekerja di sini (RSUD) lama. Yang sukarelawan antara 4 tahun, yang magang itu antara satu sampai tiga tahun. Masa sudah bertahun-tahun kerja di dalam, administrasi saja nggak lolos kan aneh?,” papar Faturrahman kepada wartawan, Jumat (2/2/2018).

Faturrahman menilai tercoretnya sukarelawan dan tenaga magang di tahapan administrasi itu sangat tidak logis. Sebab selain sudah bekerja di RSUD, mereka juga mendapat surat keterangan dari internal RSUD perihal pengabdian mereka berapa tahun.

Ia pun mempertanyakan standarisasi untuk meloloskan dan tidak di tahap administrasi seperti apa. Sebab selama ini, pihak pimpinan RSUD sendiri juga tak pernah menyampaikan standarisasi yang digunakan menyeleksi administrasi.

“Dirute kemarin ditanya katanya itu sudah kewenangan penuh dari pihak UNS. Hanya bilang ada 10 kriteria, tapi kriterianya apa kan nggak pernah disampaikan. Darimana kita tahu,” jelasnya.

Ia hanya khawatir jika tidak ada transparansi dan tahu-tahu hanya dicoret tanpa standarisasi yang jelas, hal itu akan menyalahi prosedural. Kemudian yang harusnya masuk kriteria namun akhirnya justru dicoret karena alasan tertentu di luar prosedur.

“Kalau sudah begitu kan kasihan. Yang pinter dan harusnya bisa lolos, malah nggak dipakai. Apalagi kemarin dari awal pas pengumuman itu saja kita sudah curiga. Waktu pengumuman dengan tesnya terlalu mepet. Mana ada pengumuman malam Jumat, Minggu paginya sudah harus ujian tertulis,” tukasnya.

Ketua Fraksi yang duduk di Komisi IV itu menambahkan dari data yang diterimanya, tahapan seleksi administrasi yang baru diumumkan dilaporkan membuang sekitar 2000an pendaftar. Dari sekitar 3.500an pendaftar, tinggal tersisa 1.500an sekian.

Sementara, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Golkar, Bambang Widjo Purwanto juga mempertanyakan banyaknya pelamar yang gugur di tahap seleksi administrasi. Padahal secara logika, ketika memutuskan melamar, mereka mestinya sudah mengukur kelengkapan persyaratan dan kalau tidak memenuhi, mungkin tidak akan mendaftar.

“Logikanya untuk formasi SMA, kalau hanya lulusan SMP kan nggak mungkin nekat ndaftar. Ini agak aneh, masa baru tahap administrasi sudah 2.000an yang digugurkan. Lalu yang magang dan sukarelawan itu kan jelas-jelas sudah bekerja di RSUD bertahun-tahun. Dan ketika mereka dulu masuk kan mesti juga sudah melamar dan pakai persyaratan juga. Kok administrasi saja bisa nggak lolos kan nggak lucu. Ini ada apa?” terangnya.

Bambang hanya khawatir ketika banyaknya pelamar yang tersingkir di babak awal yakni administrasi itu, hanya trik untuk kepentingan tertentu. Menurutnya hal ini mengindikasikan ada sesuatu yang patut menjadi tanda tanya besar.

“Ini bisa jadi juga makin menguatkan kabar yang beredar kemarin kalau ada oknum-oknum yang sengaja ikut bermain. Makanya kami akan minta klarifikasi ke pimpinan,” tandasnya.

Sedianya keduanya akan meminta penjelasan kepada Dirut RSUD Sragen, Dr Didik Haryanto. Namun Dirut tak sedang di kantor sehingga mereka akhirnya balik kanan. Wardoyo