Cegah Penyimpangan Dana Desa, Wartawan Diminta Ikut Mengawasi

PADANG-Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang mengharapkan agar media atau kalangan wartawan turut berperan mengawasi penggunaan dana desa.

Osman berharap agar wartawan tidak justru memanfaatkan adanya penyimpangan dana desa untuk tujuan tertentu. “Media harus berperan menyelesaikan masalah, kalau bisa kita harapkan bisa mencegah munculnya masalah dari penggunaan dana desa. Bukan menjadi bagian masalah dengan menyebarkan berita negatif penggunaan dana desa untuk menekan kepala desa,” ujar Osman, Rabu (7/2/2018) malam.

Ketua DPD RI mengungkapkan hal itu pada pembukaan Dialog Pers Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Desa pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Kyriad Hotel Bumiminang Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (7/2/2018).

Dikatakan Oesman, pengawasan pers terhadap dana desa sangatlah penting. Salah satu alasannya, karena dana pemerintah yang dialokasikan ke desa sangat besar dan setiap tahun meningkat. Pada 2017, transfer dana desa mencapai lebih dari Rp 60 triliun untuk sekitar 75.000 desa.

Besarnya nilai dana transfer desa yang besar, kata dia, memunculkan kekhawatiran terutama dari sisi kemampuan kepala desa dan aparatnya dalam mengelola keuangan dalam jumlah yang besar. Karena itulah butuh keterlibatan bantuan semua pihak terutama dari sisi pengawasannya.

“Jangan langsung disalahkan kepala desanya. Bisa jadi mereka juga tidak memahami. Tugas kita memberikan pendampingan agar dana desa memberikan manfaat besar bagi rakyat,” katanya.

Soal pengawasan dana desa, Oesman menegaskan, DPD RI siap bekerja sama dengan PWI untuk melakukan program-program dalam pengawasan dana desa.

Dalam kegiatan ini hadir sejumlah pihak sebagai narasumber yakni Menteri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjoko, Ketua PWI Margiono, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Juga hadir para wartawan dari seluruh Indonesia. (Syahirul Alim)