JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Solo

Pembangunan Masjid Raya Taman Sriwedari Masih Ditentang, Rudy Tegaskan Lahan Itu Milik Negara

Secara detail, Rudy menjelaskan, pada sekitar tahun 1980an, hak guna bangunan atas lahan Sriwedari yang dimiliki oleh pihak ahli waris telah habis dan tidak diperpanjang. Saat itu, pihak Pemkot Surakarta langsung menyertifikatkan lahan tersebut agar tidak menjadi tanah negara yang tidak dikuasai. Rudy juga mengklaim sejak awal lahan Sriwedari merupakan milik pemerintah. Rudy melanjutkan, setelah hak guna bangunan habis, pemerintah menyertifikatkan supaya tidak terjadi adanya tanah negara yang bebas dan tidak ada penguasaan.

“Setelah proses sertifikat akhirnya jadi Hak Pakai (HP) 22. Selanjutnya dibatalkan jadilah HP 11 dan 15. kemudian digugat lagi, batal lagi lalu ke tanah negara,” jelas Rudy.

“Jika sudah kembali ke tanah negara bebas maka yang memiliki hak untuk mensertifikatkan pihak yang pertama kali menguasai. Saya perlu tekankan kepada masyarakat bahwa dari dulu lahan Sriwedari yang menguasai pertama kali adalah pemerintah,” sambung Walikota.

Baca Juga :  Progres Proyek Rel Layang Joglo: Capai 13% dalam Sebulan

Walikota juga menyampaikan, pembangunan Masjid Raya Taman Sriwedari tidak lepas dari permintaan masyarakat dan umat Islam di Kota Solo yang berharap ada masjid Agung letaknya di pinggir jalan protokol di Kota Solo. Dengan dasar tersebut, lanjut Rudy, pihak Pemkot Surakarta akhirnya memilih pembangunan masjid raya di atas lahan Sriwedari karena lokasinya berada di pinggir Jalan Slamet Riyadi Solo. Dalam kepanitiaan pembangunan masjid juga dilibatkan sejumlah ormas Islam di Kota Solo yakni, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, LDII, MTA serta sejumlah tokoh masyarakat.

Ironisnya, sesaat setelah prosesi peletakan batu pertama pembangunan Masjid Sriwedari tersebut, sekelompok masyarakat muslim di Kota Solo menamakan diri Masyarakat Peduli Lahan Halal Surakarta (Malaka) hendak menggelar aksi penolakan pembangunan masjid raya di atas lahan Sriwedari. Namun, lantaran terkendala perizinan aksi tersebut urung dilaksanakan, dan mereka memutuskan menggelar jumpa pers di wilayah Penumping.

Baca Juga :  Jokowi Tetapkan Gibran Sebagai Ketua INASPOC

Sekretaris Malaka, Dimas Arisandi mengaku sangat menyesalkan keputusan Pemkot Surakarta yang tetap melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Taman Sriwedari.

“Jika tetap dilanjutkan sangat berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan,” kata Dimas yang menyebut hal ini terkait dengan ahli waris.

Sebelumnya, gelombang penolakan pembangunan Masjid Raya Taman Sriwedari juga dilakukan  oleh  Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS). Satria Utama

« Halaman sebelumnya

Halaman :   1 2 Tampilkan semua