SRAGEN– Agenda serap aspirasi yang digelar legislator DPRD Provinsi Jateng dari Partai Gerindra, Sriyanto Saputro di Sragen, Rabu (28/2/2018) dibanjiri keluhan soal kartu tani dan terus berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi di Jateng. Tidak hanya itu, tak sedikit pula aspirasi yang menyoroti seringnya impor produk pertanian oleh pemerintah yang dinilai menyengsarakan petani.
Keluhan itu terungkap dari beberapa elemen masyarakat dan pengurus struktural yang hadir dalam agenda serap aspirasi di Kantor DPC Gerindra Sragen tersebut.
Dalam kesempatan itu, legislator Dapil Jateng IV (Sragen-Wonogiri-Karanganyar) itu banyak mendapat masukan dan keluhan dari berbagai elemen di Sragen. Salah satunya keluhan petani soal pupuk bersubsidi yang dari tahun ke tahun kuotanya makin dikurangi.
Ada pula yang mengeluhkan pupuk yang sulit dijumpai ketika petani membutuhkan. Keberadaan kartu tani yang diprogramkan pemimpin pemerintahan Jateng saat ini juga dinilai tak banyak menolong ketika ketersediaan pupuk di petani makin berkurang.
“Iya rata-rata tadi masukan dan keluhan utama soal kartu tani yang nggak banyak bermanfaat karena riil yang terjadi kuota pupuknya makin berkurang dan petani sulit dapat pupuk saat butuh. Padahal petani itu regane pira wae nggak papa asalkan barange ana. Lha ini wis regane mahal, barange ra ana pisan. Kan repot, ” paparnya usai reses.
Lantas keluhan soal tren impor produk pertanian seperti impor beras ketika panen raya hingga membuat harga jual gabah di petani anjlok. Kemudian seringnya kebijakan impor daging dan sapi yang membuat kalangan peternak sapi menjerit karena harga langsung merosot.
“Keluhan paling banyak itu. Ketika panen harganya anjlok, malah ada impor beras gila-gilaan. Padahal Jateng ini masih dominan sektor pertaniannya. Itulah mengapa kami mendorong agar sistem ini dibenahi dan keberpihakan Pemprov ke pertanian lebih ditingkatkan lagi, ” terangnya.
Sebagai anggota DPRD Provinsi, Sriyanto mengaku dirinya paham persis bahwa selama ini pemerintahan Jateng terkesan mengesampingkan pertanian. Hal itu ditunjukkan dengan minimnya anggaran untuk sektor pertanian dan nelayan di APBD Provinsi.
Ia mencontohkan tahun lalu saja, anggaran untuk pertanian dan nelayan hanya tak lebih dari Rp 10 Miliar, teramat timpang dibanding alokasi infrastruktur yang mencapai Rp 2 triliun lebih.
“Istilah Jawane, pertanian seperti dilirwakne. Kami di DPRD Jateng tahu persis. Padahal Jateng ini mayoritas masih pertanian dan nelayan. Akibatnya petani juga susah untuk sejahtera sehingga dampaknya kemiskinan masih tinggi, ” tukasnya. Wardoyo