JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Statemen Wabup Sragen Soal Titipan di Rekrutmen Pegawai RSUD Jadi Bumerang. DPRD Langsung Gulirkan Hak Interpelasi

Wacana interpelasi diajukanya selaku Ketua Fraksi Golkar. Hak itu sudah diatur dalam PP No 16/2010 dan Peraturan DPRD No 1/2014 tentang Tata Tertib DPRD. Berdasarkan aturan itu,  hak interpelasi bisa diajukan mininal oleh tujuh anggota DPRD dari setidaknya dua fraksi.

Ketua Fraksi PKB,  Faturrohman juga mendukung penggunaan hak interpelasi. Selain sudah menyebut lembaga DPRD di media, menurutnya ia juga mendapat sumber lain dari eksekutif.

“Meskipun tidak secara implisit,  pernyataan Wabup itu memang sudah mengarah ke DPRD. Tadi saya sudah mencoba komunikasi dengan salah satu teman eksekutif,  katanya eksekutif tidak ada. Berarti mengarahnya ke DPRD, ” jelasnya.

Baca Juga :  Pendapatan RSUD Sragen Kalah dari Karanganyar, Benarkah Hanya Karena Perkara Senyuman!

Ketua Fraksi ADP,  Purwanto juga mendukung langkah itu dan fraksinya siap untuk menyetujui. Sebab dari statemen Wabup di media bahwa sudah mengantongi nama si A si B si C si D,  mengindikasikan Wabup sudah mengetahui data dan nama-nama oknumnya yang disebut sudah menerima uang titipan di rekrutmen pegawai RSUD.

“Kalau Wabup berani statemen ada laporan bahwa oknum si A B C D sudah menerima titipan uang sekian-sekian berarti laporan yang masuk ke beliau sudah valid. Makanya kami mendukung,  biar semua terang. Kalau memang ada oknum DPRD yang sudah menerima titipan,  bongkar saja biar semua terang dan tidak jadi fitnah, ” tandasnya.

Baca Juga :  Berkah Jadi Penonton Setia, Warga Tangkil Sragen Dapat Door Prize Sepeda Motor di Turnamen Voli Candirejo Cup

Sementara saat dikonfirmasi,  Wabup belum bersedia mengangkat telepon. Namun ia sempat membalas pertanyaan wartawan via pesan Whatsapp (WA) bahwa interpelasi adalah hak DPRD dan pihaknya akan menghormati jika DPRD akan menggunakannya. Wardoyo

« Halaman sebelumnya

Halaman :   1 2 Tampilkan semua