SRAGEN- Menjelang tahap mutasi perangkat desa dan rencana penjaringan untuk pengisian kekosongan perangkat desa, masyarakat di sejumlah wilayah di Sragen mulai terusik dengan kemunculan oknum-oknum yang menawarkan bisa meluluskan dengan tarif khusus. Tak tanggung-tanggung, tarif kursi yang dipatok sangat fantastis mulai Rp 150 juta hingga Rp 500 juta.
Kabar tersebut makin kencang berembus memasuki tahap penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat desa yang dimulai awal Maret lalu. Tak hanya di kalangan calon pelamar yang ingin mendaftar, kabar soal tarif ratusan juta sebagai “uborampe” (syarat) yang dijanjikan bisa meluluskan itu juga santer beredar di kalangan masyarakat umum.
“Kemarin memang ada tokoh yang sempat mendatangi saya dan bilang kalau mau jadi Bayan ya siap-siap Rp 300 juta. Bukan orang dalam, tapi ngakune memang sudah dapat mandat untuk nyari orang. Bilangnya punya link ke atas. Dengar begitu saya malah jadi minder, jane awalnya pingin ndaftar tapi belum tahu nanti jadi ikut apa nggak. Lha semono okehe (segitu banyaknya),” ujar YT (38), salah satu warga di Kecamatan Sidoharjo.
Daerah Sidoharjo dan sekitarnya atau yang lebih akrab disebut selatan bengawan memang dikenal dengan bengkoknya yang luas dan subur. Tak heran, rumor uborampe yang dipatok juga jor-joran hingga mencapai Rp 500.000 untuk kursi carik.
“Bahkan saya dengar sampai ada yang dipasang Rp 700 juta. Itung-itungannya katanya kalau desa yang bengkoknya luas itu carik bisa dapat bengkok 4 hektare setahun bisa menghasilkan Rp 60 juta. Belum lagi gaji bulanannya,” tukas BM, warga Masaran.
Tak hanya di Sidoharjo, kabar tentang oknum-oknum yang bergerilya menawarkan bantuan bagi mereka berhasrat ingin mendaftar pengisian perangkat desa juga mencuat di wilayah kecamatan lain. Salah satu warga di Kecamatan Kalijambe, S (45) mengaku juga didatangi seseorang tokoh yang mengklaim sudah mendapat mandat untuk mencari orang.
“Tapi ya itu tadi, katanya harus siap satu patok sawah. Kalau di sini ya satu patok itu minim Rp 150 juta. Orang-orang sini sudah banyak yang dengar, di warung-warung juga sudah rame. Kalau mau jadi perangkat ya harus siap-siap segitu. Kalau cul-culan (apa adanya) enggak usah ngarep lah, ” katanya saat berbincang dengan JOGLOSEMARNEWS.COM , Selasa (20/3/2018).
Terkait santernya rumor oknum yang gerilya menawarkan tarif “uborampe” itu, Kabag Pemerintahan Desa Setda Sragen, Suhariyanto menilai rumor seperti itu memang kerap muncul di momen menjelang penjaringan atau seleksi. Akan tetapi menurutnya hal itu tak perlu ditanggapi.
“Dan itu kan sulit dibuktikan juga,” tuturnya seusai pengarahan ADD dan DD, di Pendapa Rumdin Bupati belum lama ini.
Ketua Paguyuban Perangkat Desa (Pradja) Sragen, Sumanto juga mengaku belum mendengar soal itu. “Kami malah belum dengar itu,” katanya ditemui saat menyampaikan pernyataan sikap soal Perda dan Perbup Perangkat Desa. Wardoyo
