JAKARTA – Di mana-mana, hampir semua orang yang tersangka kasus korupsi tak ingin apes sendirian. Dia akan cenderung menggeret pihak lain, tak terkecuali dalam kasus e-KTP.
Dalam kasus tersebut, dua politikus PDI-P, Puan Maharani dan Pramono Anung disebut Setya Novanto turut menerima uang dari proyek e-KTP.
Hal ini terungkap dari keterangan Setya Novanto yang diperiksa sebagai terdakwa di sidang lanjutan hari ini, Kamis (22/3/2018) di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Menyoal uang ke Puan dan Pramono masing-masing USD 500 ribu, diterangkan Setya Novanto itu berdasarkan dari pengakuan Made Oka Masagung di rumahnya. Dalam pertemuan itu, hadir pula Andi Narogong.
Atas keterangan itu, jaksa lalu bertanya pada Setya Novanto, apakah mengkonfirmasi penerimaan uang ke Pramono? Menjawab itu, Setya Novanto mengakui mengkonfirmasi ke Pramono.
“Waktu itu Pak Pramono sebagai wakil ketua DPR. Saya konfirmasi ke Pak Pramono pas kami ketemu di Solo, Hotel Alila ada nikahan pejabat. Saya bersahabat, saya tanya ke beliau, mas benar gak uang-uang itu? Lalu dijawab Pramono “yang mana ya”. Lalu dia mengatakan lagi, nanti kita ketemu di Jakarta, kita ngobrol,” papar Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta.
“Lalu di Jakarta, anda ketemu Pramono lagi?” tanya Jaksa mencecar Setya Novanto.
“Saya tidak sempat ketemu lagi,” jawab Setya Novanto.
Kembali jaksa bertanya apakah Setya Novanto juga melakukan hal yang sama, mengkonfirmasi ke Puan Maharani? Setya novanto mengaku belum konfirmasi.
“Soal ke Puan Maharani, saya tidak konfirmasi,” singkat Setya Novanto.
Nakun terkait tusingan Novanto tersebut, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan, tudingan itu hanya merupakan sensasi dan pertunjukan baru dalam pemberantasan korupsi yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ya itu yang saya barusan cerita. Ini another sensation, festival baru,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (22/3/2018).
Menurut Fahri pernyataan Novanto yang menyebutkan nama-nama yang diduga menerima aliran uang KTP elektronik tidak ada manfaatnya karena tidak membantu pengembalian uang negara.
Harusnya KPK fokus pada audit bukan meminta para tersangka korupsi untuk berkoar-koar.
“Fokus pada audit. Kalau ini nanti semua kena sandera. Dan semua sudah kena sandera sekarang,” katanya.
Menurutnya pernyataan Novanto tersebut hanya merupakan sensasi baru padahal tidak ada kebaruannya. Dengan adanya nama baru yang disebutkan, maka pemberantasan Korupsi yang dilakukan KPK kembali diperbincangkan publik.
“KPK nyawanya nambah, wah KPK, ada senasi baru, apa manfaatnya, enggak ada,” pungkasnya.
