Wow, KPK Sebut Uang Negara Yang Dikorupsi Capai Rp 203 Triliun, Yang Kembali Baru Rp 21 Triliun

KARANGANYAR–  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  melansir korupsi yang mencuat di Indonesia sudah menimbulkan kerugian negara Rp 203,9 triliun estimasi yang dikorupsi. Dana tersebut yang berhasil dikembalikan pada negara sejumlah Rp 21,26 triliun.

“Saya juga mengingatkan bahaya gratifikasi. Sebab awalnya tidak terasa namun gratifikasi ini lama-lama besar. Misalnya pertama makan, dan lama-lama menjadi besar,” papar perwakilan KPK saat menggelar kegiatan di Karanganyar,  Selasa (27/2/2018).

Dalam kesempatan itu,  ia mengakui baru pertama kali bisa menghadirkan acara eksekutif dan legislatif secara berdampingan dalam pengisian LHKPN. Harapan kedepan dapat terjalin dengan baik hubungan baik tersebut.

Sementara Plt Bupati Karanganyar menyatakan akan terus mengawal keterbukaan. Bersama DPRD Karanganyar, eksekutif akan terus menjadikan Karanganyar bebas korupsi.

“Mari kita bersama-sama menyakini bahwa apa yang kita lakukan masih dalam koridor aturan hukum yang ada. Bahwa e-LHKPN  tahun 2017 sudah disampaikan.” papar Pjs Bupati Karanganyar, Prijo Anggoro Budi Rahardjo saat memberikan sambutan dalam bimtek pengisian E-LHKPN di gedung DPRD Karanganyar, Selasa (27/02/2018).

Pemerintah Kabupaten Karanganyar adakan Bimbingan Teknis (Bimtek) E-Filling Aplikasi E-LHKPN. Dalam Bimtek pengisian SPT dalam aplikasi LHKPN tersebut dihadiri oleh Pjs Bupati Karanganyar, pimpinan dan angggota DPRD Karanganyar, anggota divisi Komisi Pemberatasan Korupsi RI, staff ahli, kepala dinas, pimpinan BUMD, camat se-kabupaten Karanganyar dan para peserta bimtek.

Sementara Ketua DPRD, Sumanto menyampaikan pada tahun 2016 mendatangkan KPK datang ke Kabupaten Karanganyar untuk mengisi LHKPN agar penyelenggara harus mengontrol asal-usul harta kekayaan. Sehingga semua orang tahu apa yang dilakukan terhadap asas-asas penyelenggaran pemerintahan yang baik.

“Didunia yang sudah global ini kita perlu mengetahui bahwa semua transaksi nantinya dilakukan oleh perbankan,sehingga ini bagian dari supaya kita tidak minder terhadap harta kekayaan kita sendiri,” jelasnya. Wardoyo