Indonesia-Iran Sepakati Ketahanan Keluarga Kunci Utama Pencegahan Masalah Perempuan dan Anak

JAKARTA-Indonesia maupun Iran akan saling mempelajari kemajuan masing-masing negara dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Hal itu diungkapkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Republik Islam Iran Bidang Wanita dan Urusan Keluarga, Y.M. Dr. Masoumeh Ebtekar, Rabu (2/5/2018).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Yohana sebelumnya pada 27 April 2017 dalam bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam pertemuan bilateral ini, Indonesia dan Iran sepakat bahwa ketahanan keluarga adalah kunci utama pencegahan masalah perempuan dan anak.

“Pemerintah Iran merasa keluarga merupakan pondasi terpenting bagi negara. Kami melakukan kajian dan juga intervensi langsung terhadap keluarga-keluarga hingga ke tingkat daerah serta menggandeng ulama untuk membantu pemerintah dalam mengedukasi dan meningkatkan ketahanan keluarga,” ujar Dr. Masoumeh Ebtekar.

Membangun ketahanan keluarga dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mendorong para perempuan untuk duduk sebagai pengambil keputusan dan mengutamakan pendidikan bagi perempuan.

Iran juga mengapresiasi kemajuan Indonesia dalam perlindungan perempuan dan anak dari segi kebijakan dan payung hukum. Seperti keadilan restoratif bagi anak berhadapan dengan hukum serta revisi Undang-undang perlindungan anak dalam peningkatan hukuman untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu mereka juga ingin mempelajari tentang Kota Layak Anak (KLA) dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Hal tersebut sejalan dengan program perlindungan perempuan dan keluarga yang pemerintah Iran lakukan melalui sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dan lembaga negara untuk bersama melindungi perempuan dan anak.

Dr. Masoumeh Ebtekar menceritakan capaian-capaian yang telah dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dan kesenjangan perempuan di negaranya. Diantaranya, setiap sektor harus memiliki anggaran khusus yang responsif gender untuk mengejar kesenjangan dengan laki-laki. Selain itu, pemerintah memasukkan keterampilan hidup ke dalam kurikulum pendidikan mulai dari jenjang dasar.

Kurikulum tersebut mengajarkan bagaimana anak dapat berkomunikasi dengan baik, literasi media sejak dini seperti penggunaan internet yang tepat khususnya untuk menghindari konten-konten negatif. Selain itu mereka juga membuat sistem keamanan nasional yang memprioritaskan perempuan dan anak dengan hotline 123.

“Ke depannya akan ada pertemuan kembali sebagai tindak lanjut. Sebelumnya akan kami kaji terlebih dulu, terkait kebijakan apa saja yang menyangkut tentang perlindungan perempuan dan anak yang sudah diterapkan di Iran. Semoga ada kerjasama antara Indonesia dan Iran kedepan untuk melindungi perempuan dan anak,” jelas dia. Aris Arianto