SEMARANG – Warga Jawa Tengah menyimpan harapan besar kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018.
Siapa pun yang terpilih pada perhelatan, Rabu (27/6/2018), memiliki pekerjaan rumah yang tidak sedikit, terutama di sektor ekonomi. Apa saja pekerjaan rumah yang menanti gubernur dan wakil gubernur baru Jawa Tengah?
Lapangan pekerjaan
“Harapan terbesar masyarakat Jawa Tengah pada gubernur adalah pada sektor ekonomi karena memang kinerja ekonomi daerah tidak cukup istimewa dibandingkan kinerja ekonomi di Jawa Timur dan Jawa Barat
Dari aspek kemiskinan yang masih tinggi, aspek kesulitan mencari pekerjaan, aspek pengangguran yang masih tinggi. Hal-hal itu menjadi isu besar yang dihadapi masyarakat Jawa Tengah,” ungkap Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono.
Oleh karena itu, lanjut dia, program ekonomi gubernur baru nantinya harus mampu menjawab isu kemiskinan, pengangguran, lapangan pekerjaan, dan kesulitan ekonomi yang mendominasi wacana publik di Jawa Tengah.
Teguh menilai, pada pemerintahan sebelumnya, isu reformasi birokrasi dan pelayanan publik berjalan baik, tetapi sayangnya ada perlambatan ekonomi dan kesulitan menekan laju angka pengangguran.
Zuhron Arrofi, akademisi dari Pusat Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, mengatakan, Pilgub 2018 merupakan berkah bagi Jawa Tengah karena para calonnya memiliki kredibilitas, keluasan wawasan, idealisme, dan rekam jejak yang tidak diragukan lagi.
Program-program yang ditawarkan pun dinilai baik. Namun, masalah konsistensi untuk mewujudkannya adalah hal lain. Salah satunya dalam hal pendidikan dan ketersediaan lapangan pekerjaan.
“Persoalan kaum disabilitas misalnya, terlihat sejauh ini pemerintah belum memiliki peran yang signifikan kepada mereka terutama terkait akses mendapatkan pekerjaan yang layak,” katanya.
“Untuk pendidikan sudah banyak perubahan, tetapi yang setelah pelajar lulus mau apa? Di Kota Magelang saja, ada sekitar 50 komunitas tuna rungu/wicara. Problem mereka tidak lagi pendidikan. Begitu masuk akses mencari pekerjaan siapa yang bisa memberikan lowongan?” lanjutnya kemudian.
Sinergi provinsi dan kabupaten/kota
Sementara itu, Direktur Center for Election and Political Party FISIP Universitas Diponegoro, Fitriyah, mengatakan, pemimpin baru di Jawa Tengah adalah kemampuan untuk membumikan provinsi.
Maksudnya adalah mampu menggerakkan kabupaten/kota untuk bersinergi dengan program pemerintah
“Jadi, peran provinsi ini ketika pemerintah pusat punya proyek jalan tol misalnya, kemudian ada masyarakat di Brebes yang terganggu usaha telor asinnya.
“Biasanya itu tanggungjawab kabupaten/kota untuk antisipasi. Tetapi provinsi ke depan juga bisa seperti itu untuk menyikapi program nasional dengan mengkoordinasi kabupaten/kota,” tuturnya.
Namun, lanjut dia, hal itu tidak mudah karena tidak semua kepala daerah itu visioner dan bisa menyikapi perubahan dengan cepat.
Selain itu, menurut Fitiryah, gubernur sebelumnya sudah berusaha untuk membumi. Namun, kerap terhambat regulasi untuk melakukan sinergi kabupaten/kota di bawahnya.
“Provinsi Jawa Tengah ini besar dibanding dengan DKI Jakarta karena masing-masing kabupaten/kotanya otonom sehingga tidak mudah bagi gubernur yang menjabat untuk mengkoordinasikan semuanya,” ungkapnya.
Dikatakan, selama masa Ganjar Pranowo memimpin Jawa Tengah, masih dengan landasan UU Noor 32 Tahun 2004 di mana kewenangan gubernur kurang tegas.
Namun, sekarang (untuk era gubernur yang akan memimpin 2018-2023), kewenangan gubernur dijamin dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 di mana kewenangan gubernur dipertegas jadi fungsi koordinasi sehingga fungsi pemerintahan provinsi juga lebih terlihat,” tambahnya kemudian.
Pelayanan publik, infrastruktur dan good government. Selain lapangan pekerjaan dan sinergi provinsi dan kabupaten/kota, Retno Dewi Pramodia, Pelaksana tugas Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tidar Kota Magelang, menilai, gubernur baru Jawa Tengah juga memiliki pekerjaan rumah utama dalam hal pelayanan publik, ketersediaan infrastruktur, dan terselenggaranya good government.
Pasalnya, hal ini merupakan komponen kehidupan yang harus dipenuhi. Lapangan pekerjaan, lanjutnya, juga harus jadi fokus utama.
Menurut Retno, data BPS 2018 menunjukkan, angka pengangguran di Jateng mencapai 6,38 persen. Misi dan program masing-masing paslon, lanjut Retno, sudah berusaha menjawab kebutuhan ini.
Namun, sekali lagi, konsistensi untuk mewujudkannya adalah pekerjaan penting.
“Siapa pun nanti yang menjadi pemimpin Jateng dengan visi dan misi strategi yang terukur bagi masyarakat yang terpenting adalah realisasi nyata dan membawa Jateng jadi provinsi yang lebih maju,” tuturnya. # Tribunnews