Awas,  Ini Dampak Negatif Pembatasan Impor bagi Produktivitas Eknomi

JAKARTA –  Untuk menjaga stabilitas rupiah yang kian melemah, Selasa (3/7/2018) lalu Menkeu Sri Mulyani mengeluarkan kebijakan untuk membatasi impor barang. Namun menurut penilaian sebagian pihak, kebijakan tersebut bisa berakibat negatif bagi perekonomian nasional.

Penilaian tersebut Hal itu dikatakan oleh ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef),  Bhima Yudhistira Adhinegara. Dia mengatakan, pengendalian impor yang direncanakan pemerintah bisa berdampak negatif ke produktivitas ekonomi Indonesia, bila pengendalian itu dilakukan untuk impor bahan baku Industri.

“Biaya produksi industri bisa naik signifikan apalagi impor dilakukan karena terpaksa tidak ada substitusi bahan baku lokal. Spill over effect nya sampai memicu inflasi karena harga jual produk naik,” ujar Bhima, Sabtu (7/7/2018).

Kebijakan itu pun, menurut Bhima, bisa berpengaruh negatif ke investasi langsung. Sebab, 74 persen dari total impor adalah bahan baku penolong yang tibutuhkan manufaktur. Bahkan pengendalian impor yang tidak pada tempatnya bisa memukul kepercayaan investor dan memicu berlanjutnya capital outflow.

“Dibanding proteksi impor yang blunder ke industri, saya sarankan pemerintah fokus dulu mengendalikan impor bahan baku proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan BUMN,” ujar Bhima.

Ekonom jebolan Universitas Bradford itu berujar ada Indikasi impor membengkak karena infrastruktur. Hal tersebut tercermin dari Impor mesin dan mekanik tumbuh 31,9 persen year on year selama Jan-Mei 2018. Begitu pula impor mesin dan peralatan listrik naik 28,16 persen year on year dan besi baja 39 persen year non year.

“Kalau mau mengurangi impor kewajiban tingkat komponen dalam negeri proyek infrastruktur disarankan menjadi 60-70 persen,” ujar Bhima.

Oleh karena itu, komitmen BUMN menjadi penting agar defisit perdagangan mengecil sehingga permintaan valas turun. Ia yakin pengendalian impor BUMN bisa signifikan menguatkan rupiah.

Sementara, Ekonom dari Universitas Indonesia Fithra Faisal pun meuturkan kebijakan pengendalian impor akan sulit diterapkan. Sebab, sebagian besar impor Indonesia adalah untuk barang modal dan bahan baku industri. Lagi pula, solusi itu dinilai tidak akan efektif untuk jangka panjang.

Fithra berpendapat solusi yang tersedia saat ini memang tidak banyak, antara lain adalah menaikkan suku bunga acuan maupun kebijakan kontraktif lainnya oleh Bank Indonesia.

“Tetapi harus diperhitungkan kapan dikeluarkan dan berapa dosisnya,” ujarnya.