SRAGEN- Maraknya jaringan broker di proses penjaringan penyaringan perangkat desa (Perdes) Sragen agaknya bukan rumor belaka. Pasalnya, usai pendaftaran perangkat desa ditutup 3 Juli 2018, sejumlah pelamar mengaku sudah diminta menyetorkan buku rekening berisi saldo sebagai jaminan kesanggupan kepada oknum broker.
Hal itu diungkapkan sejumlah pelamar di beberapa wilayah yang didekati jaringan broker. Mereka mengaku sudah diminta menyetorkan buku rekening berisi saldo sesuai dengan tarif yang dipatok broker.
“Kemarin habis mendaftar, sudah diminta setor buku rekening isinya sesuai tarifnya. Saya sudah setorkan. Kalau enggak gitu, mereka juga enggak mau. Kalau nanti jadi, baru kita diminta setor uangnya, ” ujar MH, salah satu pendaftar perangkat desa di salah satu desa di Sidoharjo, yang minta identitasnya tak disebutkan secara vulgar, Kamis (5/7/2018).
Ia menyebutan broker yang mendekatinya berstatus sebagai perangkat desa juga. Yang bersangkutan mengaku memang punya link dengan penguasa dan satu jaringan yang ditunjuk beroperasi di kecamatan lain.
“Kalau nominalnya di atas Rp 100 (juta). Teman saya di kecamatan lain juga sudah diminta nyetor rekening,” urainya.
Senada, salah satu pelamar di Kecamatan Tanon, TM, juga mengaku sudah menyetorkan buku rekening ke oknum yang mengaku jaringan relawan yang ditunjuk untuk mencari orang di rekrutmen kali ini.
“Setornya buku rekening saja, belum setor uang. Nanti kalau sudah jadi baru uangnya diambil untuk disetorkan. Dulu pas mutasi perangkat desa sistemnya juga begitu. Nyatanya teman saya juga lolos. Kalau enggak percaya bisa dicek ke beberapa oknum yang dipercaya untuk mencari orang, pasti mereka sudah pegang banyak buku rekening, ” terangnya.
Indikasi jaringan broker yang diduga sengaja dikerahkan itu memang beroperasi begitu rapi dan tertutup. Semua transaksi dan perjanjian dilakukan tanpa ada bukti hitam di atas putih.
Hal itu juga dibenarkan oleh anggota Divisi Hukum dan HAM LSM Forum Masyarakat Sragen (Formas), Sri Wahono. Ia juga mengaku sudah mendengar dan menerima keluhan soal maraknya oknum broker yang mengaku memiliki link dengan penguasa dan mematok tarif ratusan juga dengan janji meluluskan pendaftar.
Karenanya, ia mendesak komisi pemberantasan korupsi (KPK) untuk terjun melakukan penyadapan di Sragen dalam rentang pelaksanaan rekrutmen Perdes. Sebab jika hanya mengandalkan laporan atau aduan, hal itu mustahil akan dilakukan lantaran antara broker dan korban sama-sama saling menutupi dan menjaga rapat-rapat transaksi mereka.
“Mestinya Saber Pungli lebih proaktif terjun ke lapangan menyerap informasi dan melakukan tindakan. Saya yakin mereka sebenarnya juga bisa membaca pola lingkaran broker ini, tapi enggak mau gerak. Makanya satu-satunya harapan ya cuma KPK. Harapan kami KPK bisa terjun ke Sragen, melakukan penyadapan, pasti akan bisa menangkap tangan. Apalagi belakangan sudah pada setor rekening, ” terangnya.
Wahono berharap KPK bisa terjun menyadap ke Sragen selama proses rekrutmen Perdes. Sebab hanya dengan cara itu bisa menangkap dan menghentikan tradisi jaringan broker di setiap rekrutmen tenaga di jenjang pemerintahan di Sragen yang diyakini ada keterkaitan dengan oknum atas.
Ia menambahkan dari keluhan dan kabar yang diterimanya dari pelamar, tarif yang dipatok broker bervariasi. Ada yang Rp 100 juta, Rp 200 juta hingga Rp 500 juta. Bahkan di wilayah Sidoharjo yang berbengkok subur, ada kursi Sekdes yang dikabarkan dipatok hingga Rp 750 juta.
“Ini persoalan yang serius. Karena faktanya saat mutasi perangkat desa kemarin, sebagian besar yang jadi ternyata yang memang didekati jaringan broker itu. Yang pinter dan berkompeten tapi enggak punya link dan tak bisa bayar, ya nyatanya enggak diluluskan, ” tukasnya.
Rekrutmen Perdes yang digelar ini dilaksanakan di 192 desa dengan 581 formasi.
Sementara terkait kabar jaringan broker itu, Pemkab bersama Tim Saber Pungli beberapa hari lalu sempat membuat rilis dengan akan membuka Posko Pengaduan Perangkat Desa.
Sekda Sragen, Tatag Prabawanto menyampaikan posko itu akan ada di setiap desa yang menggelar rekrutmen. Tim Saber Pungli akan bergerak cepat, sehingga keresahan masyarakat terkait oknum nakal dapat diantisipasi.
”Pada prinsipnya kalau ada yang terbukti langsung saja laporkan ke kami,” tandas Tatag.
Tatag menegaskan, tim ini tidak berhubungan dengan Ormas ataupun LSM yang ada di Sragen. Pihaknya membentuk posko ini agar proses pengisian perangkat berjalan fair. Wardoyo
