SRAGEN- Mencuatnya kabar adanya oknum DPRD Sragen yang ikut menarik uang untuk pengondisian hasil tes seleksi ujian perangkat desa (Perdes) memantik respon dari Ketua DPRD, Bambang Samekto. Bambang meminta masyarakat atau siapapun yang mengetahui serta memiliki bukti, bisa melapor ke DPRD.
“Silakan laporkan kalau memang ada bukti dan mengetahui itu (ada oknum DPRD menarik suap). Biar nanti bisa kami tindaklanjuti, ” paparnya Senin (6/8/2018).
Bambang mengungkapkan sejauh ini pihaknya belum menerima laporan soal itu. Hanya saja, terkait isu dan kabar soal adanya praktik makelar dan suap di seleksi Perdes saat ini memang banyak ia dengar di masyarakat.
“Dari awal, isu dan kabar terkait itu (suap) memang ramai. Ada juga yang menyampaikan kalau seleksi Perdes ini tidak murni. Makanya kami berharap kalau memang ada temuan dan bukti indikasi kecurangan silakan melapor ke penegak hukum, Saber Pungli atau ke DPRD, ” tukasnya.
Pernyataan Bambang dilontarkan menyusul kabar kian santernya praktik makelar dan suap menjelang seleksi ujian Perdes yang digelar hari ini, Senin (6/8/2018).
Seperti diberitakan, sehari menjelang jadwal ujian seleksi perangkat desa (Perdes) di 192 desa di Sragen yang akan dihelat serentak Senin (6/8/2018) besok, kabar soal praktik suap antara calon peserta dengan sejumlah pihak makelar, semakin santer beredar. Tak hanya oknum kades dan relawan, bahkan ada oknum anggota DPRD yang disebut ikut terjun ke lapangan menarik uang suap dari para calon yang dikondisikan untuk lolos.
“Sejak tadi malam sampai hari ini tadi, ada oknum Kades dan oknum dewan gerilya ke Sragen Utara, nekat mendatangi calon yang dikondisikan. Menarik uang untuk pengondisian ujian CAT besok. Nilainya hampir Rp 50 juta per calon. Beberapa Kades sudah tahu itu. Saya juga dilapori juga dan memang benar adanya begitu. Ini sudah sangat keterlaluan dan nekat, ” ujar salah satu tokoh asal Mondokan, Sragen berinisial NT, kepada wartawan Minggu (5/8/2018).
Indikasi menggilanya praktik suap menjelang ujian seleksi Perdes itu juga diperkuat dari informasi yang diterima anggota DPRD Sragen. Ketua Fraksi PKB, Faturrohman menyampaikan kabar adanya jor-joran suap itu sudah didengarnya dan makin santer dalam tiga hari terakhir menjelang ujian.
“Saya nggak tahu mekanismenya seperti apa permainan suap itu. Tapi kabar itu sudah menjadi rahasia umum dan saat ini menjadi perbincangan masyarakat di warung-warung, pertemuan di persamuan dan lain-lain. Tiga hari ini terutama, kabar yang saya dengar perputaran uang yang diminta cukup besar mencapai total hampir miliaran. Sebagian masyarakat sudah banyak cerita begitu, ” paparnya saat menggelar aksi bersih Sungai Bengawan Solo di Tenggak, Sidoharjo, Minggu (5/8/2018).
Fatur merinci dari perbincangan warga dan laporan yang ia terima, nilai uang yang diminta itu bervariasi tergantung jabatan. Untuk jabatan perangkat paling rendah yakni Kasie berkisar Rp 150-200 juta, Kadus atau bayan Rp 300-400 juta, dan carik atau Sekdes antara Rp 500-700 juta.
“Itu informasi yang kami tangkap dari obrolan dan pengakuan masyarakat, bukan kami yang menilai. Kami dengar, tahu dan melihat memang faktanya terjadi seperti itu. Wardoyo