SOLO– PT Industri Kereta Api (INKA) menjalin kerjasama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Republik Indonesia untuk mengembangkan kereta cepat yang menjadi program pemerintah pusat. Kerjasama tersebut diawali dengan penyelenggaraan Forum Grup Discussion (FGD) dengan tema “Kesiapan Indonesia Incorporate Menyongsong Pembangunan Kereta Cepat Indonesia”, yang digelar Selasa (28/8/2018), di Hotel Solo Paragon.
Menurut Direktur Teknologi dan Komersial PT Inka, Agung Sedaju, penelitian atau riset harus dilakukan untuk membuat kereta cepat sesuai program pemerintah.
“Hal ini dibutuhkan mengingat pemerintah memiliki dana cukup besar untuk melakukan penelitian. Apalagi, dikatakannya, selama ini penelitian yang dilakukan oleh Kemenristekdikti bersifat merata di hampir semua sektor. Kalau untuk PT Inka, targetnya saat ini yang dibutuhkan adalah kereta cepat. Ini membutuhkan biaya penelitian cukup besar sehingga dilakukanlah FGD saat ini, yaitu untuk melihat kapasitas pemerintah besar atau tidak dananya,” urainya.
Sejauh ini, lanjut Agung, dana penelitian yang dibutuhkan oleh INKA cukup besar, bahkan untuk desain dasar kereta cepat dan penelitian paling tidak butuh dana Rp 500-700 miliar.
“Sehingga kami ingin dapat masukan dari pemerintah apakah punya dana dan prosedurnya mengingat selama ini proyek serupa dari negara lain, di antaranya China, Jepang, dan Korea ditanggung oleh pemerintah,” tukasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kemenristekdikti RI, Jumain Appe menambahkan, pemerintah tengah berupaya membangun sistem transportasi massal untuk kereta.
“Selama ini kan KA biasa kecepatannya 100 km/jam. Jadi misalnya Jakarta-Surabaya 8 jam. Melihat perkembangan mobilitas orang, saya kira dibutuhkan transportasi lebih cepat, murah, dan aman. Kalau naik pesawat jauh lebih mahal. Dalam hal ini, pemerintah melihat Kereta cepat sangat penting untuk dikembangkan,” tandasnya.
Selain itu, proyek tersebut juga merupakan wahana untuk membangun kemampuan potensi lokal dari sisi ilmu pengetahuan mengingat ada keterlibatan teknologi dan industri pendukung.
“Kami mau melihat apakah Indonesia punya kemampuan, paling tidak bisa meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri. Saat ini tingkat kandungan dalam negeri sebesar 30 persen. Dan harapannya 5-10 tahun ke depan tingkat kandungan dalam negeri bisa mencapai 80 persen. Krena kalau semua impor maka kita tidak bisa mengendalikan harga. Kalau kita buat sendiri tentu operasional lebih murah dan tiket lebih murah. Dengan begitu, masyarakat bisa mengakses alat transportasi yang murah dan mudah,” tukasnya. Triawati PP