Kirim Surat ke Istana, Perwakilan 20 Kecamatan Desak Presiden Jokowi Tuntaskan Skandal Seleksi Perdes Sragen. Indikasi Perputaran Uang Diperkirakan Lebih Dari Rp 100 Miliar

SRAGEN- Tekad sejumlah pihak untuk menuntut keadilan atas proses seleksi perangkat desa (Perdes) Sragen yang diduga diwarnai berbagai kecurangan, terus digelorakan. Minggu (9/9/2018) petang, puluhan perwakilan peserta seleksi dari 20 kecamatan berkumpul untuk membuat surat terbuka ke Presiden Jokowi.

Mereka adalah koordinator para peserta seleksi yang gagal dan merasa dicurangi atas proses seleksi Perdes beberapa waktu lalu. Pertemuan itu digelar sebagai tindaklanjut atas serangkaian langkah menuntut keadilan, termasuk melapor ke Polda, Bareskrim Polri hingga KPK yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu.

“Hari ini kita kumpulkan perwakilan peserta dari 20 kecamatan. Kita sudah koordinasi dengan staff kepresidenan dan mereka menyatakan sudah siap. Intinya kita akan menyiapkan surat terbuka yang kita kirim ke Presiden Jokowi. Tujuannya mencari keadilan atas indikasi kecurangan dalam proses seleksi Perdes kemarin. Kami berharap Presiden bisa turun tangan mengusut tuntas kasus kecurangan seleksi Perdes Sragen,” papar koordinator peserta, Yudi Ananda Minggu (9/9/2018).

Ia menguraikan langkah menyurati Presiden juga untuk mencari keadilan atas ketidaktransparanan panitia desa dan LPPM sebagai penyelenggara seleksi. Terutama terkait indikasi manipulasi serta ketidakterbukaan LPPM terhadap nilai.

Menurutnya hampir semua LPPM, utamanya AUB dan UMS, hingga kini tidak pernah menunjukkan itikad baik memberikan print out nilai peserta secara terbuka.

“Kita juga mengadukan ketidakadilan penyediaan perangkat ujian oleh LPPM. Serta indikasi kecurangan di dalam manipulasi nilai dan kecurangan indikasi permainan uang,” jelasnya.

Yudi menegaskan surat ke Presiden itu juga akan dikirimkan dengan lampiran bukti penguat mulai dari kesaksian peserta hingga temuan kecurangan di lapangan.

Termasuk rekaman berisi instruksi permintaan uang yang ditarik lewat oknum Kades koordinator dan disetorkan ke sejumlah nama besar di Sragen.

“Kita lampirkan rekaman yang kita miliki mengenai indikasi jualbeli jabatan. Di situ jelas disebutkan perintahnya dan tarifnya. Untuk jabatan Sekdes Rp 600 juta, Kadus Rp 400 juta, Kasie dan Kaur Rp 200 juta. Lalu uang dikumpulkan ke siapa dan disetorkan ke siapa juga disebutkan secara jelas. Dengan besaran tarif segitu, maka perputaran uang dari 581 formasi itu diperkirakan bisa sampai Rp 100 miliar lebih,” terangnya.

Di bagian akhir, ia sangat berharap kasus kecurangan dan indikasi permainan serta jualbeli jabatan bisa dibongkar tuntas. Kemudian indikasi pelanggaran pidana bisa diusut tuntas.

“Semua Perdes yang terindikasi hasil kecurangan juga dibatalkan,” jelasnya. Wardoyo