JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan akan memecat 2.150 pegawai negeri sipil (PNS) yang terjerat korupsi. Hasil rapat koordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Nasional dan KPK mereka akan diberhentikan secara tidak hormat.
“Sudah memiliki kekuatan hukum tetap sidang tipikor. Tapi sampai saat ini masih menerima gaji dan belum diberhentikan,” kata Tjahjo di Malang, Senin (10/9/2018). Sesuai Undang Undang, katanya, mereka layak diberhentikan dan dicabut hak normatifnya.
“Saat ini masih dipilah,” katanya. Mendagri dan Menpan, katanya, telah membahas secara detail, termasuk semua data telah dipegang. Untuk itu, akan dikeluarkan surat bersama Mendagri dan Menpan agar memiliki dan memenuhi kepastian hukum. “Mereka bersalah, dan memiliki kekuatan hukum tetap,” katanya.
Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat 2.674 PNS yang korupsi dan dipenjara, namun mayoritas masih berstatus PNS aktif. Dari 2.674 PNS koruptor, sebanyak 317 sudah diberhentikan dengan tidak hormat. “Sebanyak 2.357 di antaranya masih PNS aktif,” kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/9/2018).
