JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Karanganyar

Menohok, Mantan Wabup Karanganyar Ini Sebut Gerakan 2019 Ganti Presiden Bisa Picu Kegaduhan! 

Wakil Ketua DPD PDIP Jateng asal Karanganyar, Paryono (tengah) saat mengikuti jalan sehat bersama ribuan warga Karanganyar, Minggu (2/9/2018). Foto/Wardoyo
   
Wakil Ketua DPD PDIP Jateng asal Karanganyar, Paryono (tengah) saat mengikuti jalan sehat bersama ribuan warga Karanganyar, Minggu (2/9/2018). Foto/Wardoyo

KARANGANYAR-  Memanasnya polemik dan pro kontra gerakan berafiliasi Pilpres 2019 lewat #2019 Ganti Presiden menuai kritikan menohok dari politisi PDIP Jateng. Wakil ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indoesia Perjuangan (DPD PDIP) Jateng Bidang Pemerintahan, Paryono,  menilai  Tagar 2019 ganti presiden sangat tidak etis dan berpotensi menimbulkan kegaduhan.

Hal tersebut dikatakan Paryono usai mengikuti jalan sehat yang diikuti ribuan warga Desa Ngringo, Kecamatan jaten, Minggu (02/09/2018).

Mantan Wabup Karanganyar tersebut memandang gerakan tagar 2019 ganti presiden secara fatsun politik sangatlah tidak tepat. Pasalnya presiden tak serta merta bisa diganti lantaran ada mekanisme pemilihan Presiden yang akan digelar di tahun 2019.

Baca Juga :  Tolak Tegas Keputusan KPU, TPN Ganjar-Mahfud Minta Prabowo-Gibran Didiskualifikasi

“Gerakan tagar 2019 ganti presiden saya nilai tidak etis. Saat ini, presiden Joko Widodo masih sebagai presiden yang sah. Jika ingin mengganti presiden kan ada mekanismenya. Untuk itu, saya sangat tidak setuju dan menolak dengan gerakan ini, karena berpotensi menimbulkan kegaduhan,” kata Paryono, Minggu (02/09/2018).

Paryono juga menyesalkan tokoh-tokoh yang terlihat dalam aksi tagar 2019 ganti presiden ini. Para tokoh di belakang layar itu tidak memberikan teladan yang baik bagi masyarakat.

“Jika gerakan ini sengaja dilakukan, maka para tokoh yang ada dalam gerakan ini, tidak memberikan teladan yang baik bagi masyarakat,” tandasnya.

Baca Juga :  Tolak Tegas Keputusan KPU, TPN Ganjar-Mahfud Minta Prabowo-Gibran Didiskualifikasi

Sebelumnya, mantan ketua umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengatakan, tagar 2019 ganti presiden, dengan gerakan 2019 tetap presiden, tidak melanggar UU.

“Saya menilai tagar 2019 ganti presiden dan gerakan 2019 tetap presiden, sah-sah saja dan tidak melanggar UU. Karena memang hal itu aspirasi masyarakat. Hanya saja, gerakan tersebut jangan berlebihan yang disertai dengan ujaran kebencian,” ujar Din Syamsuddin dalam salah satu acara di SMA Muhammadiyah Karanganyar Sabtu (01/9/2018). Wardoyo

  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com