JOGJA – Ada sekitar 17 persimpangan di kota Jogja yang sudut beloknya terlalu siku. Hal itu memicu terjadinya kemacetan lalu lintas di Kota Budaya tersebut.
Mendapati hal itu, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Jogja, Golkari Made Yuliyanto mengatakan normalisasi persimpangan di Jogja perlu segera dilaksanakan.
“Kami sudah lakukan kajian terkait dengan itu. Normalisasi simpang perlu, karena kalau simpang terlalu siku, kendaraan yang akan berbelok harus memperlambat laju kendaraan. Hal itu tentunya akan membuat kendaraan dibelakangnya melambat, sehingga terjadi penumpukan,” katanya Minggu (25/11/2018).
Sebelumnya, Dinas Perhubungan sudah melakukan kajian pada 17 simpang di Kota Jogja.
Yuliyanto mengatakan simpang dapat menyebabkan kemacetan karena terlalu siku.
“Oleh sebab itu perlu dilakukan rekayasa fisik berupa perubahan sudut belok. Jadi memang harus ada sedikit pelebaran supaya manuvernya lebih baik dan tidak terlalu siku,” sambungnya.
Ia menyebutkan salah satu simpang yang menjadi perhatian Dishub Kota Yogyakarta adalah Simpang Gondomanan.
Menurutnya simpang tersebut harus segera dilakukan normalisasi, khsuusnya dari arah selatan ke arah barat. Selain simpang yang cukup siku, ruas jalan tersebut juga sempit.
“Kita perhatikan yang simpang Gondomanan itu, yang dari arah selatan, dari arah Katamso ke arah barat menuju jalan Senopati kan belok kiri jalan terus. Tetapi tidak bisa jalan terus karena digunakan untuk mengantri kendaraan yang lurus. Ruas jalan juga tidak terlalu lebar,” ujarnya.
Namun, untuk menormalisiasi simpang tersebut harus ada yang dikorbankan, yaitu taman.
Hal itu karena perlu adanya pelebaran simpang untuk mengubah sudut belok.
Untuk menindaklanjuti kajian yang dilakukan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan OPD teknis terkait.
Terkait dengan normalisasi, OPD teknis yang melakukan pengerjaan.
“Kami sudah sampaikan hasilnya kepada OPD teknis, tetapi juga tidak kemudian harus. Kajian yang kami lakukan itu kan telaah, sifatnya masukan untukk OPD teknis lain. Untuk tindaklanjutnya itu kewenanngan OPD terkait dan mungkin juga ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri,” ujarnya.
