KARANGANYAR– Ketua Tim Pendamping Desa Kabupaten Karanganyar, Puji Harjono menyampaikan keberatan atas berita soal dugaan bagi roto dana desa yang terindikasi tak sesuai aturan. Hal itu disampaikan melalui rilis yang diterima JOGLOSEMARNEWS.COM , Jumat (1/2/2019).
Dalam surat itu, Puji menyampaikan munculnya pemberitaan itu telah membuat hubungan pendamping dengan kepala desa menjadi “berhadapan”. Karena telah diberitakan bahwa kades menyalahgunakan kewenangan dengan memanfaatkan dana desa untuk kepentingan politik jelang pilkades.
“Padahal yang terjadi pada saat dialog disampaikan oleh pendamping adalah bahwa ada sebagian desa pola perencanaan pembangunan selama ini berjalan masih menggunakan model bagito. Belum menerapkan pola perencanaan dengan pendekatan skala priroritas kebutuhan desa/ masyarakat. Kami tidak pernah membuat statemen dana desa yang seharusnya dikelola sesuai prioritas dan proporsional, sebagian terindikasi disalurkan bagi roto dan untuk kepentingan oknum kades pentahana “ dan “ ia mengeluhkan masih terdapat kades, khususnya calon pentahana pilkades menganggap dana desa potensial dijadikan modal untuk meraih simpati massa”,” ujarnya dalam rilis.
Puji menambahkan dengan statmen tersebut menimbulkan kegelisahan para kades pentahana yang maju dalam pilkades saat ini merasa tertuduh membagi rata dana desa untuk kepentingan politik.
“Padahal yang kami harapkan masukan dalam dialog dengan Bupati pada tanggal 28 januari 2019 adalah sebagai bentuk autokritik dalam memperbaiki proses perencanaan pembangunan di sebagian desa,” tuturnya.
Ia berharap pernyataan klarifikasi itu dapat menjadikan perhatian kepada semua pihak yang berkepentingan dengan persoalan tersebut.
Sementara, sebelumnya berita audiensi Tim Pendamping Desa dengan bupati itu juga dilansir oleh website resmi Pemkab Karanganyar. Dari berita yang dirilis tanggal 28 Januari 2019 berjudul Audiensi Bupati Karanganyar Dengan P3MD Pendamping Desa itu diantaranya juga memuat beberapa hal terkait aspirasi Tim Pendamping Desa.
Dikutip dari laman www.karanganyar.go.id itu, tertulis Tim pendamping desa untuk Dana Desa (DD) membeberkan belum idealnya pengelolaan keuangan dan manajemen pemerintah desa. Dana Desa yang seharusnya dikelola sesuai prioritas dan proporsional, sebagian terindikasi disalurkan ‘bagi roto’ dan untuk kepentingan oknum kades petahana.
“Kami menemukan kades dalam menyusun perencanaan kegiatan dengan bagito atau bagi roto. Asal semua dusun dapat anggaran pembangunan. Belum sesuai skala prioritas,” kata Ketua Tim Pendamping Desa di Karanganyar, Puji Harjono dalam rapat koordinasi di rumah dinas bupati, Senin (28/1/2019).
Ia mengeluhkan masih terdapat kades, khususnya calon petahana Pilkades, menganggap Dana Desa potensial dijadikan modal meraih simpati massa. Wujudnya berupa membangun sarana prasarana fisik di masa kepemimpinannya. Padahal, ada porsi Dana Desa yang harusnya disalurkan ke pemberdayaan masyarakat.
“Sarpras dinilai paling mudah dilihat, sehingga penduduk desa mengingat bahwa itu jasa sang kades. Akan menguntungkan saat dia nyalon lagi. Kades itu jabatan politis,” katanya. Tim JSNews