Penurunan Tarif BBM Dicurigai Politis, Luhut Berang dan Sebut Isu Gorengan

JAKARTA – Masa-masa menjelang Pilpres adalah waktu yang sensitif ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan.

Kebijakan yang kurang familier bakal menuai kritik, sebaliknya, kebijakan yang pro rakyat dinilai politis.

Demikiab pula dengan kebijakan penurunan tarif BBM belakangan ini. Kebijakan tersebut justru dinilai bermuatan politis oleh kubu Capres oposisi, Prabowo.

Namun menanggapi penilaian itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membantah bahwa turunnya harga sejumlah bahan bakar minyak atau BBM mulai Minggu pekan lalu itu berkaitan dengan Pemilihan Presiden 2019.

“Enggak lah ini semua digoreng,” ujar Luhut di Hotel Mulia, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Luhut Pandjaitan menegaskan penurunan harga BBM itu tidak ada sangkut pautnya dengan perpolitikan di Tanah Air.

“Ngarang aja dia. Kalau kita bikin bagus, ribut,” ujarnya.

Menurut Luhut Pandjaitan, turunnya harga bahan bakar minyak beberapa waktu lalu justru menandakan perekonomian Indonesia positif.

“Bagus dong, tandanya ekonomi kita semakin stabil dan semakin bagus,” ujar dia.

Secara umum, kata Menteri Luhut, arah pembangunan Indonesia memang sudah benar. Termasuk dengan data-data yang dipergunakan oleh pemerintah.

“Data kita sudah benar, jangan pakai data yang salah,” sahutnya.

Penurunan harga BBM, salah satunya Premium, itu diumumkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Ahad lalu. Berdasarkan formula harga bahan bakar minyak, Kementerian ESDM memutuskan menurunkan harga Premium sebesar Rp 100 dari semula Rp 6.550 per liter.

“Untuk Premium harganya Rp 6.450 per liter,” ujar Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Ahad, 10 Februari 2019.

Kebijakan itu lantas menuai berbagai respons. Direktur Eksekutif  Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, misalnya, yang menyebut penurunan harga bahan bakar minyak dinilai tidak tepat waktu. Pasalnya, menurut dia, kebijakan itu semestinya mengikuti fluktuasi harga minyak dunia.

“Tidak sesuai dari sisi timing menurut saya, semestinya kalau pemerintah berniat menurunkan harga minyak sesuai dengan harga keekonomian harusnya ikuti fluktuasi harga minyak dunia,” ujar Faisal.

Menurutnya,  anjloknya harga minyak dunia sudah dimulai sejak November lalu. Kala itu harga minyak berjangka brent sempat menyentuh kisaran US$ 60 per barel dari sebelumnya US$ 80 per barel. Ketika harga minyak dunia merosot, kata Faisal, negara lain, seperti Australia sudah langsung menyesuaikan harga BBM di dalam negeri.

“Ini kita malah baru bulan ini menjelang April,” kata dia.

Padahal, di saat yang sama kondisi harga minyak dunia sudah mulai merangkak naik lagi.

“Sekarang sudah naik US$ 10 dibanding November 2018, agak aneh makanya kita baru turun sekarang, tapi terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali.”

Oleh karena itu, menurut Faisal, wajar apabila ada pihak yang mencurigai kebijakan itu berkaitan dengan Pemilihan Umum 2019.

Pasalnya, kalaupun harga minyak tidak sedang naik, kondisi harga dunia setidaknya sedang stagnan. Apalagi penurunan harganya pun tidak begitu signifikan.

“Wajar kalau ada yang curiga, tapi saya tidak menyimpulkan demikian,” kata dia.

Terkait anggapan itu, Luhut Pandjaitan pun menjelaskan alasan pemerintah baru mengeluarkan formula harga BBM yang menyebabkan turunnya harga sejumlah jenis BBM itu.

“Iya kan kami baru hitung, kan kami yang lebih tahu,” ujarnya. #tempo.co