JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Terlilit Hutang Rp 200 Miliar, Keuangan Pemkab Sragen Terancam Bangkrut. Anggaran Pembangunan 2019 Drop, Banyak Infrastruktur Dipastikan Gagal Terbangun

Sejumlah siswa melintasi jalur Gawan-Suwatu, Tanon yang dipenuhi lubang besar dan genangan air mirip anak waduk. Foto/Wardoyo
   
Sejumlah siswa melintasi jalur Gawan-Suwatu, Tanon yang dipenuhi lubang besar dan genangan air mirip anak waduk. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM Pemkab Sragen dihadapkan pada posisi keuangan yang sulit di 2019. Beban hutang Rp 200 miliar untuk membangun infrastruktur di 2018, menjadi simalakama yang membuat Pemkab tak bisa membangun infrastruktur di 2019 dan 2020.

Data yang dihimpun JOGLOSEMARNEWS.COM , hutang Pemkab Rp 200 miliar untuk membangun infrastruktur jalan di 2018 itu memunculkan beban cicilan Rp 110 miliar pertahun mulai tahun 2019 ini.

Hal itu membuat alokasi anggaran untuk infrastruktur di 2019 nyaris tak kebagian. Data yang dihimpun di DPRD Sragen, untuk 2019 ini, Pemkab hanya mampu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jembatan Pilang di Masaran saja dan pemeliharaan rutin jalan saja.

“Selebihnya, enggak ada proyek pembangunan infrastruktur yang lain. Padahal jalan-jalan rusak masih banyak,” papar anggota Komisi III DPRD Sragen, Mualim Sugiyono, belum lama ini.

Ketua DPRD Sragen, Bambang Samekto tak menampik kondisi itu. Ia menyatakan kondisi keuangan Pemkab di 2019 memang kesulitan untuk membangun infrastruktur karena ada beban hutang Rp 200 miliar.

Baca Juga :  Ramadhan di Sragen: Patroli Gabungan Samapta Polres Sragen dan Polsek Cegah Balap Liar dan Knalpot Brong

Menurutnya, kondisi itu membuat pembangunan infrastruktur di 2019 memang tidak bisa merata. Karenanya DPRD meminta maaf akhirnya banyak program pembangunan di 2019 yang tak bisa terealisasi.

“Kenapa infrastruktur tidak bisa merata meski sudah utang Rp 200 miliar, karena saat itu kami berfikir dengan utang segitu, pembangunan infrastruktur 2019 sudah bisa diselesaikan. Faktanya memang belum bisa terlesaikan. Makanya kami berharap masyarakat bisa maklum atas kondisi ini,” paparnya Senin (18/2/2019).

Bambang Samekto. Foto/Istimewa

Kondisi itu diperparah dengan belum adanya kepastian dana dari APBN Provinsi dan Pusat hingga bulan kedua ini. Padahal tahun-tahun sebelumnya, di awal tahun, sudah ada kabar dana yang bakal dikucurkan dari Provinsi maupun Pusat.

Politisi asal PDIP itu juga menyampaikan atas kondisi itu, banyak program infrastruktur di Dapil V wilayahnya (Gondang, Sambungmacan, Sambirejo) juga gagal terbangun di 2019.

Baca Juga :  Viral Dexlite Abal-abal di Sragen Ternyata Dialami Juga oleh Anggota DPRD Tulungagung, Mobilnya Langsung Ndongkrok di Bengkel 3 Hari

“Seperti jalan di Desa Tunggul dan Srimulyo akhirny juga belum bisa terbangun. Padahal sudah terlanjur disampaikan ke masyarakat. Makanya ini perlu kami sampaikan biar masyarakat juga bisa memahami kondisi yang terjadi,” tukas Bambang.

Terkait kondisi keuangan daerah yang terlilit hutang hingga di ambang kebangkrutan, Bambang berharap apa yang terjadi saat ini bisa menjadi pembelajaran bagi eksekutif. Mestinya ketika melakukan perencanaan hutang, harus benar-benar direncanakan secara matang.

“Kalau perhitungan meleset begini kan akhirnya malah memberatkan Pemkab dan masyarakat. Anggaran terkuras untuk nyicil utang, pembangunan jadi terhambat,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dwiyanto menyampaikan hingga kini memang belum ada kabar soal anggaran dari Pusat. Namun untuk Provinsi sudah ada. Hanya saja ia belum menyampaikan besarannya dari provinsi. Wardoyo

 

 

 

  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com