MERAUKE, Joglosemarnews – Ketua Umum Partai Berkarya, Tommy Soeharto ditolak di beberapa kabupaten di Papua.
Beberapa legislator lokal menduga, penolakan terhadap kunjungan Tommy tersebut oleh beberapa kabupaten disebabkan oleh jejak Orde Baru (Orba) yang banyak meninggalkan luka di hati orang asli Papua.
“Masyarakat Papua khawatir Orde Baru kembali hidup, sehingga mereka tidak ingin ada lagi kesalahan yang sama pada masa mendatang,” kata Yonas Nusy, Selasa (5/3/2019).
Selain itu menurut anggota Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM itu, kedatangan Tommy Soeharto ke Papua yang rencananya akan meresmikan kantor Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di beberapa kabupaten, terkesan ada upaya menggiring adat ke ranah politik.
“Lembaga adat tidak boleh disusupi politik. Sebagai perwakilan adat di DPR Papua dari kursi pengangkatan, kami tidak ingin adat digunakan sebagai alat politik. Jangan berupaya merebut suara dari Papua dengan cara-cara tidak benar,” ucapnya.
Nusy ingin Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) melakukan penyelidikan jika ada pihak yang berupaya menyeret adat ke ranah politik. Jika memenuhi unsur pelanggaran atau pidana Pemilu, pihak terkait mesti melakukan penindakan.
“Apa pun hasil temuan Bawaslu, apakah ada pelanggaran atau tidak, harus disampaikan ke publik agar tidak menyebabkan kegaduhan di masyarakat,” ujarnya.
