Terungkap Ada Rp 3 Miliar Pajak DD dan ADD di Karanganyar Dilaporkan Masih Menguap. Kemana Larinya? 

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM – Potensi pajak pada ADD dan DD tahun 2018 yang belum disetor ke pemerintah melalui KPP Pratama Karanganyar dilaporkan mencapai Rp 3 miliar.

Hal itu terungkap saat Sosialisasi Kewajiban Perpajakan Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Kabupaten Karanganyar di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (14/3/2019). Peserta sosialisasi adalah sekretaris desa (sekdes) dan kepala urusan (kaur) keuangan atau bendahara desa se-Kabupaten Karanganyar. Total 162 desa dan setiap desa mengirimkan dua orang.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Perwakilan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar, Sukardi, menyampaikan nilai ADD dan DD meningkat setiap tahun. Tahun 2019, rata-rata setiap desa akan mengelola APBDesa Rp 1,6 miliar. Sebanyak 162 desa di Kabupaten Karanganyar menerima DD Rp160 miliar dan ADD Rp 110 miliar pada 2019.

Nominal DD pada 2019 meningkat Rp 22 miliar apabila dibandingkan tahun lalu Rp 138 juta dan ADD naik Rp 9 miliar dibandingkan tahun lalu Rp 101 miliar.

“Bisa jadi sejumlah bendahara desa belum paham pengenaan pajak atas ADD dan DD. Padahal dana yang dikelola desa meningkat setiap tahun. Rata-rata tahun ini Rp 1,6 miliar. Evaluasi masih ada bendahara desa itu sudah memotong dan memungut pajak tetapi belum disetor,” kata Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan dan Konsultasi III KPP Pratama Karanganyar itu.

Saat ditanya kemana larinya uang yang dipungut untuk pajak itu, Sukardi hanya tertawa. Ia enggan menyebutkan dan menjawab pertanyaan itu.

Namun ia menyampaikan hasil evaluasi KPP Pratama Karanganyar terkait potensi pajak pengelolaan ADD dan DD tahun 2018 Rp 3 miliar. Dia memerinci pajak pengelolaan ADD dan DD di Kabupaten Karanganyar tahun 2018.

Total dana yang dikelola desa dari ADD dan DD di Kabupaten Karanganyar tahun 2018 Rp 240 miliar. Potensi pajak 5% dari total dana yang dikelola Rp 12 miliar.

“Sudah disetorkan Rp 10,4 miliar. Realisasinya 86,8 persen. Nah potensi yang belum disetorkan itu Rp 3 miliar. Itu untuk tahun 2018. Pengelolaan ADD dan DD ini kan sejak 2015. Harapan kami, setelah dari sini, mereka akan proaktif ke kantor pajak,” ujar dia. Wardoyo