KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM – Bupati Karanganyar Juliyatmono kembali mengingatkan kepada para kepala desa (Kades) untuk berhati-hati dan cermat dalam pengelolaannya.
Hal itu diserukan seusai menyerahkan secara simbolis Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 1 Tahun 2019 di Pendapa Rumdin Bupati, Senin (8/4/2019).
“Aparat penegak hukum belum akan menindaklanjuti temuan apapun sebelum diselesaikan oleh Inspektorat (APIP). Tulung nek dielingke ndang dibenakne, ndang ditindaklanjuti yang baik (tolong kalau sudah diperingatkan segera dibenahi dan ditindaklanjuti),” ujar bupati di hadapan para Kades.
Ia juga mengingatkan agar pembelanjaan material pembangunan, para Kades bisa memberdayakan para pengusaha yang ada di desa setempat.
“Ya (belanja) di toko-toko material yang berada di desa panjenengan, ben urip kabeh sek dodolan nang desa panjenengan,” terangnya.
Selanjutnya, Juliyatmono berpesan agar DD dan ADD digunakan sesuai peruntukannya sehingga dapat membawa manfaat demi kesejahteraan masyarakat Karanganyar.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar, Utomo Sidi Hidayat mengatakan, dari seluruh kabupaten di Jawa Tengah, penyaluran dana desa di Kabupaten Karanganyar menempati urutan ke- 6.
“Itu karena penyelenggaraan pilkades pada Februari 2019, serta pelantikan pada akhir Maret 2019. Sehingga baru terlaksana hari ini pencairan DD Tahap I Tahun 2019,” katanya.
Utomo menuturkan, dana desa pada tahap pertama sebesar 20 persen. Jumlahnya mencapai Rp 32 miliar dan telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) mulai Jumat, (5/4/2019).
Sedangkan tahap kedua akan cair pada Juni 2019 sebesar 40 persen sekitar Rp 64 miliar. Sehingga diharapkannya pada Oktober 2019 tahap ketiga sudah selesai.
“November 2019 tinggal penyelesaian surat pertanggungjawaban (SPj),” jelasnya.
Sementara itu, ADD T.A 2019 sebesar Rp 103,8 miliar sudah disalurkan melalui rekening desa.
“Untuk saat ini sesuai permohonan dari desa anggaran sudah ditransfer ke rekening desa. Pada bulan Januari tahun 2019 sebanyak 139 desa sebesar Rp 5,9 miliar, pada Februari sebanyak 139 desa sejumlah Rp 5,9 miliar dan pada Maret sebanyak 13 desa sejumlah Rp 533 juta,” terangnya. Wardoyo