JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Politik Zigzag Ketua Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapat kritikan keras dari kubu BPN Prabowo-Sandiaga.
Kritikan itu dilontarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade. Namun Andre yang juga juru bicara BPN itu mengaku kritikan tersebut tak mewakili Gerindra dan BPN.
“Saya ingin menyampaikan pendapat pribadi saya sebagai sesama politisi muda, bukan pendapat Partai Gerindra, bukan pendapat BPN Prabowo-Sandi,” kata Andre di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2019).
Andre mengkritik sikap AHY yang menghadiri pertemuan sejumlah kepala daerah di Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (15/5/2019).
Menurut dia orang-orang yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah para pendukung calon presiden inkumben Joko Widodo.
Andre pun menilai Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat itu bermanuver di saat proses pemilihan presiden 2019 belum rampung.
“Saya bukan bangsawan politik, tapi saya ingin mengkritik seorang bangsawan politik yang saya anggap mengambil kebijakan zigzag dan bermanuver di saat proses pemilu ini belum selesai,” kata Andre.
Andre juga mengungkit pertemuan AHY dengan Presiden Jokowi pada Kamis (2/5/2019) lalu di Istana Negara. Menurutnya BPN menghormati pertemuan tersebut kendati AHY tak berkoordinasi dengan koalisi.
Kata Andre, BPN memegang ucapan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan yang mengatakan Demokrat masih solid di koalisi Prabowo-Sandi.
Namun, dia mengaku tak terima dengan narasi pertemuan di Bogor yang disebut sebagai pertemuan kepala daerah yang mendukung perdamaian.
“Bagi saya kepala daerah ini adalah kepala daerah pendukung Pak Jokowi, bukan kepala daerah yang netral,” kata dia.
Andre mengklaim dia sejak awal sudah mengajak AHY datang ke BPN. Namun kata dia, AHY malah lebih menyempatkan menghadiri acara yang dihelat para pendukung Jokowi.
“Ternyata sang bangsawan ini punya waktu untuk kongkow tapi tidak punya waktu datang ke BPN untuk berdiskusi dengan teman-teman BPN,” ujarnya.
Lebih lanjut Andre mengkritik pernyataan AHY seusai pertemuan itu. Dia menganggap pernyataan AHY itu seakan menyebut bahwa BPN menempuh cara inkonstitusional dalam menyikapi hasil pemilihan presiden 2019.
“Saya sampaikan langkah-langkah BPN ini adalah langkah konstitusional. Coba cek berapa kali kami lapor ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu),” ucapnya.
Sebelumnya, pertemuan beberapa kepala daerah di Bogor Rabu lalu dihadiri oleh Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid, Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.
Selain itu juga Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkiflimansyah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.
Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ada di dalam undangan. Namun, tak tampak hadir dalam pertemuan itu.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan Anies tidak bisa datang karena harus menghadiri acara lain.
“Mas Anies Baswedan yang saat-saat terakhir harus menghadiri acara di Pemprov Jakarta sehingga titip salam,” kata Bima Arya di Museum Balai Kirti, Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/5/2019).
Seusai pertemuan, AHY mengaku sudah sejak awal menyampaikan usulan kepada Prabowo untuk menunggu hasil penghitungan suara yang resmi dari Komisi Pemilihan Umum.
“Sudah, sudah kami sampaikan sejak awal. Partai Demokrat itu Insya Allah akan terus menjaga komitmen, dan juga jati diri kami sebagai partai yang benar-benar Insya Allah akan menggunakan cara-cara yang konstitusional, termasuk dalam kompetisi politik,” kata AHY saat itu.
