Tanggapi Ijtima Ulma, Jaringan Ulama Muda: Tak Taat KPU Berarti Tidak Taat Allah

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ijtima Ulama III kubu Prabowo-Sandi, Rabu (1/5/2019) kemarin manargetkan adanya diskualifikasi pasangan 01, Jokowi.

Namun demikian, Jaringan Ulama Muda Nusantara (Jumat) menyatakan sikapnya mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen yang berwenang  melakukan verifikasi hasil Pemilu.

“Terkait permasalahan tentang KPU sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan verifikasi hasil pemilu dan menetapkan partai politik peserta pemilu, wajib hukumnya untuk berbuat adil,” tulis Jumat melalui siaran pers, Kamis (2/5/2019).

Saat dikonfirmasi, Ketua Jumat Hadi Badori membenarkan adanya keterangan tertulis soal pernyataan sikap itu.

“Betul, itu pernyataan dari kami,” kata Hadi.

Dalam pernyataan sikapnya Jumat meyakini tugas KPU sesuai dengan aturan yang diajarkan Allah SWT melalui Rasulnya. Dalam pandangan Jumat, tugas KPU tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan musyawarah, keadilan dan persamaan.

KPU dinilai sebagai salah satu lembaga yang berguna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis.

Justru menurut Jumat, segala bentuk ketidakpercayaan kepada KPU memiliki konsekuensi. Tidak taat kepada KPU sebagai lembaga perwakilan dari pemerintah, menurut Jumat, berarti tidak taat kepada Allah dan Rasulnya.

Hadi Badori berujar pernyataan sikap itu juga dimaksudkan untuk merespons Ijtima Ulama ketiga yang menyebutkan bahwa pemilu 2019 telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

“Ya betul, bahwa kami menyikapi hal tersebut (Ijtima Ulama III),”

Ijtima Ulama III dilangsungkan di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019). Ijtima ulama pro-calon presiden Prabowo Subianto ini menelurkan lima poin utama yang dibacakan di akhir musyawarah oleh Ketua Dewan Pengarah Ijtima Ulama III, Yusuf Martak.