Money Politik Sragen Kian Menggila, Ada Kades Habiskan Biaya Hingga Rp 1,6 Miliar. Forum Kades Sepakat Gagas Bentuk Satgas di Semua Desa, Usulkan Sanksi Diskualifikasi

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Maraknya fenomena money politik di setiap kontestasi pemilihan pemimpin di Sragen dinilai semakin memprihatinkan. Tak hanya membudaya, nominal money politik yang kian hari kian meningkat rupanya menimbulkan kemirisan tersendiri di kalangan masyarakat.

Kian merajalelanya money politik juga memantik keprihatinan di kalangan kepala desa. Berangkat dari itulah, sejumlah pengurus Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Sragen berkumpul Senin (10/6/2019).

Mereka membahas wacana pembentukan Satgas di semua desa untuk membendung dan memerangi money politik menjelang perhelatan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 167 desa yang dijadwalkan 27 September mendatang.

Tak hanya komitmen tak melakukan money politik semua calon, konsep sanksi tegas hingga diskualifikasi bagi calon yang kadernya tertangkap melakukan money politik, juga mencuat dalam pembahasan itu.

“Kami berkaca pada Pilkades tahap 1 dan 2 serta yang barusaja berlalu yaitu Pileg 2019. Hampir di setiap kontestasi itu, praktik money politik dirasakan bukan semakin mereda tapi malah merajalela. Nominalnya juga makin besar. Kalau ini dibiarkan terus menerus, mau jadi apa desa, daerah dan bangsa ini ke depannya jika calon pemimpin hanya diukur dari kekuatan memberi uang,” papar Wakil Ketua FKKD Sragen, Siswanto, Senin (10/6/2019).

Menurutnya gagasan memerangi money politik itu tak lepas dari fenomena money politik yang ada di Sragen saat ini sudah dalam taraf kronis atau sangat parah. Hampir semua kontestan yang bertarung di Pilkades hingga Pileg lalu harus menguras kemampuan finansial hingga menyisakan hutang demi memenuhi tuntutan money politik.

Bahkan tak jarang hingga kini banyak Kades yang masih terjerat hutang karena jor-joran money politik. Ia menyebut bahkan ada Kades di Sragen yang sampai menghabiskan Rp 1,6 miliar untuk memenangkan pertarungan.

Siswanto memandang pola ketergantungan masyarakat terhadap money politik harus diputus dan dihentikan. Sebab jika diteruskan maka akan merusak mental dan masa depan desa, daerah hingga bangsa sendiri.

“Kalau dibiarkan, maka calon-calon pemimpin yang terpilih ya yang bisa membeli suara dan punya banyak uang. Calon yang sebenarnya pintar, punya kapasitas dan ingin memajukan desa tapi nggak punya duit, sampai kapan pun nggak akan bisa gerak apa-apa. Kadang darma bakti, kinerja selama 6 tahun sama sekali nggak ada artinya dan kalah sama uang. Bagaimana bisa mendapat pemimpin yang baik kalau polanya begitu terus. Padahal kalau pemimpin berangkatnya sudah keluar duit banyak, kalau kerja nanti pasti akan muncul pikiran bagaimana nyari pulihan,” tukasnya.

Menurut Siswanto, dari fakta itulah, FKKD akan menggandeng aparat penegak hukum terkait dan Pemkab untuk menggalang deklarasi memerangi money politik. Tak hanya sekadar slogan, nantinya semua calon Kades juga diminta membuat satgas untuk memelototi money politik dan menangkap siapapun yang nekat melakukan money politik baik berupa uang atau bentuk lain.

“Konsepnya ini baru dirumuskan. Tapi kemarin waktu kami sampaikan ke bupati, beliau sudah setuju dan mendukung,” tandasnya.

Sekretaris 2 FKKD, Agus Sriyanto yang juga Kades Tangkil, menguraikan konsep memerangi money politik itu bisa dilakukan jika semua pihak mendukung dan punya komitmen kuat untuk mengawasi.

Ia mencontohkan hal itu bisa dilakukan salah satunya di Kabupaten Batang di mana pada kontestasi Pilkades serentak tiga tahun silam bisa digelar tanpa ada money politik.

“Kalau Batang saja bisa, kami yakin di Sragen juga bisa. Tapi memang diperlukan keseriusan dan komitmen semua pihak,” tuturnya.

Wacana deklarasi dan pembentukan satgas antimoney politik besar-besaran itu direncanakan akan segera diflorkan dalam waktu dekat ini. Mereka berharap masyarakat dan semua pihak bisa mendukung. Wardoyo