Perbaikan Dalil Gugatan oleh BPN Dinilai Mengada-ada

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM –  Perbaikan dalil gugatan Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo – Sandi ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai mengada-ada.

Penilaian itu disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani.

Dia mengatakan, dalam perbaikan gugatannya, BPN mempersoalkan Ma’ruf Amin yang masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah selama menjadi calon wakil presiden.

Arsul meminta BPN Prabowo – Sandi memahami Undang-undang Pemilu dan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

“Berdasarkan Pasal 227 huruf P UU Pemilu, seorang calon presiden atau wakil presiden itu membuat surat pernyataan pengunduran diri kalau dia adalah karyawan atau pejabat dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah,” kata Arsul dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Menurut Arsul, dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dijelaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari penyertaan langsung negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan.

Karyawan BUMN adalah yang diangkat oleh pimpinan perusahaan atau pejabat struktural yang diangkat oleh RUPS badan usaha yang bersangkutan.

Arsul melanjutkan, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN.

Pemegang saham Bank Syariah Mandiri adalah PT Bank Mandiri dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan pemegang saham BNI Syariah adalah PT Bank BNI dan PT BNI Life Insurance.

“Tidak ada penyertaan modal negara secara langsung. Ini berbeda kalau calon menjadi direksi, komisaris atau karyawan Bank Mandiri atau Bank BNI di mana negara menjadi pemegang saham melalui penyertaan langsung dengan menempatkan modal disetor yang dipisahkan dari kekayaan negara,” kata Arsul menguraikan.

Arsul juga mengatakan posisi Ma’ruf Amin selaku Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah bukan merupakan posisi karyawan, atau direksi atau komisaris yang merupakan pejabat badan usaha berbentuk perseroan terbatas.

“Jadi apa yang didalilkan sebagai tambahan materi baru oleh Tim Kuasa Hukum Paslon 02 itu adalah hal yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada pemahaman yang benar atas isi aturan UU terkait,” kata Arsul.

Arsul menegaskan bahwa perbaikan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres tidak diatur spesifik dalam Peraturan MK. Dia mengatakan perbaikan gugatan untuk sengketa pilpres semestinya ditolak oleh MK.

Sebelumnya tim kuasa hukum pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 10 Juni 2019.

Mereka datang untuk memperbaiki permohonan gugatan sengketa hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2019.

Ketua tim kuasa hukum, Bambang Widjojanto, mengatakan ada tambahan poin dalam gugatannya. Salah satunya adalah terkait dugaan dugaan pelanggaran Undang-Undang Pemilu yang dilakukan oleh calon wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin.