Tolak Zonasi PPDB, Pimpinan DPRD dan Wali Murid di Sragen Desak Mendikbud Mundur Dari Jabatan 

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Protes terkait sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP dan SMA 2019 terus bermunculan di Sragen. Kalangan DPRD dan wali murid di Sragen mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, mundur dari jabatan.

Desakan disuarakan lantaran kebijakan PPDB dengan sistem zonasi dinilai membuat pendidikan makin semrawut.

“Banyak aspirasi dari wali murid dan masyarakat yang menolak adanya zonasi di PPDB. Karena zonasi ini membuat wali murid bingung karena anaknya yang nilainya bagus tak bisa sekolah di sekolah favorit karena kalah dengan yang jaraknya dekat. Sementara, pemerataan fasilitas dan SDM guru juga tidak ada,” papar Wakil Ketua DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto, Minggu (23/6/2019).

Legislator asal Golkar itu menguraikan keluhan lain bahwa sistem zonasi dinilai justru membuka banyak celah kecurangan. Dengan mendasarkan prioritas diterima dari jarak, maka sangat berpeluang terjadi manipulasi dan kongkalikong.

Selain itu, sistem zonasi juga membuat mutu sekolah makin tak jelas dan berpotensi malah semrawut. Sebab sekolah unggulan yang biasanya anak-anak pandai bisa maksimal karena bersaing dengan siswa pada level kompetensi yang sama, kini bisa kacau karena harus kecampuran dengan siswa dengan kompetensi yang jauh di bawah.

“Akhirnya mutu pendidikan juga sulit berkembang. Harusnya anak-anak dengan prestasi bagus memang difasilitasi di satu sekolah, sedangkan mereka yang kemampuan menengah ke bawah, juga diakomodir di sekolah grade di bawahnya. Ini jauh lebih adil dan anak bisa maksimal semua,” tandasnya.

Ia meminta Presiden segera mengkaji ulang dan membatalkan sistem zonasi dan mengganti Mendikbud. Bambang juga meyakini masih banyak sistem dan kebijakan untuk memajukan pendidikan tanpa harus menyusahkan masyarakat dan justru menurunkan kualitas pendidikan.

“Kami tidak setuju dengan sistem zonasi karena itu merampas keadilan bagi siswa. Siswa cerdas yang bercita-cita bisa masuk sekolah favorit akhirnya harus pupus harapan karena yang dipriotitaskan yang dekat sekolah. Tujuan pemerataan pendidikan dan penghapusan status sekolah favorit, juga hanya omong kosong. Sebab faktanya sekolah pinggiran dan kecamatan juga fasilitasnya nggak ada pembenahan, dari sisi prestasi juga masih didominasi sekolah kota dan sebelumnya jadi sekolah favorit,” papar Wanto, wali murid asal Sumberlawang, Sragen.

Penolakan serupa disampaikan Sekjen DPC Lindu Aji Sragen, Agus Riyanto. Ia juga memandang sistem zonasi sangat merugikan siswa yang berprestasi. Sebab anak yang cerdas dan nilainya tinggi harus kehilangan harapan untuk bisa sekolah di SMP atau SMA negeri favorit di daerahnya.

“Sistem zonasi itu justru merampas kemerdekaan siswa. Karena siswa sama-sama nilainya bagus harus dibandingkan dengan letak rumahnya dengan sekolahnya karena sistem zonasi. Apa artinya pula PPDB Online ketika akhirnya yang diterima hanya didasarkan pada kedekatan domisili dan siapa paling cepat daftar,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen Suwardi mengatakan sistem zonasi dalam PPDB merupakan kebijakan dari pemerintah melalui Kemendikbud. Daerah hanya menjalankan dan melaksanakan saja.

Menurutnya, sistem zonasi ditujukan dengan harapan memeratakan pendidikan dan menghapuskan strata atau status sekolah favorit.

“Dengan sistem zonasi maka diharapkan semua sekolah jadi favorit sehingga nggak ada lagi istilah sekolah unggulan. Untuk sistem zonasi memang prioritas yang diterima memang yang berdomisili dekat dengan sekolah. Tapi nanti tetap pakai online,” tukasnya. Wardoyo