loading...
Kadisdikbud Wonogiri, Siswanto.

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sebanyak 40 persen SD dan MI di Kabupaten Wonogiri saat ini mengalami kekurangan siswa. Sebagian besar merupakan sekolah di daerah kecamatan pinggiran.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri, Siswanto, minimnya jumlah siswa disebabkan masih tingginya budaya merantau warga Kota Sukses.

Dia menyebutkan di Wonogiri ada total sekitar 800 SD dan MI. Dari jumlah itu, 40 persen atau 300-an di antaranya saat ini kekurangan siswa. Tiga ratusan sekolah itu, jelas Siswanto, memiliki jumlah siswa tidak sampai 50 anak, dari kelas 1 sampai 6.

Baca Juga :  Terungkap, Ini Penyebab Wonogiri Belum Bisa Terapkan Kebijakan New Normal

“Sekolah-sekolah itu tersebar di wilayah kecamatan pinggiran, misalnya Eromoko, Karangtengah, Pracimantoro, Paranggupito, Kismantoro, maupun Karangtengah,” kata dia, Selasa (25/6/2019).

Penyebab kekurangan siswa itu, dia sebutkan, lantaran budaya merantau warga Wonogiri yang masih tinggi. Dimana ketika lulus sekolah, sebagian besar anak muda memilih merantau dan berkeluarga di perantauan. Ketika punya anak pun, memilih bersekolah di perantauan.

“Sebenarnya solusi bisa melalui penggabungan atau regrouping. Tapi regrouping ini belum efektif diterapkan di Wonogiri dan tidak menjadi prioritas,” terang dia

Pasalnya ketika diterapkan regrouping, kasihan para GTT. Mereka akan kehilangan tempat mengajar. Dikhawatirkan pula ada siswa yang enggan bersekolah jika lokasi sekolah baru setelah regrouping lebih jauh jaraknya dibandingkan sekolah lama. Jumlah GTT saat ini mencapai 5000-an orang. Sedangkan guru PNS berjumlah 3000-an orang.

Baca Juga :  Kasus Positif Corona di Wonogiri Bertambah 2 Total Jadi 12, Pasien Kasus Baru Jalani Isolasi Mandiri di Rumahnya Lantaran Kondisi Fisiknya Bagus

“Solusinya optimalisasi pembelajaran di sekolah. Caranya dengan mengoptimalkan pendidik GTT maupun honorer yang ada. Para GTT itu diminta meningkatkan kualitas mengajar kendati jumlah siswa minim. Konsekuensinya kesejahteraan ditangkatkan. Informasi dari Bapak Bupati, insentif mereka akan ditambah. Kalau yang dioptimalkan itu guru PNS, tentunya tidak ideal dari sisi penganggaran,” terang dia. Haryanto