JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membantah meminta jatah menteri karena telah membantu memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019.
Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Fasihal Zaini.
“Kami enggak ada permintaan itu. Tapi kalau ada tuntutan dari kalangan di Jawa Timur, ya kita memahami itu sebagai dinamika biasa,” kata Helmy saat dihubungi, Senin (1/7/2019).
Ucapan Helmy merujuk pada pernyataan Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, K.H. Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali), yang meminta tambahan jatah menteri untuk kader NU di kabinet Jokowi – Ma’ruf selanjutnya. Sebab, tidak ada dukungan politik yang gratis.
Helmy memahami pandangan Gus Ali yang merasa bahwa kontribusi tokoh dan warga NU menjadi salah satu faktor kemenangan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019.
Bahkan tak hanya di Jawa Timur, secara nasional, Helmy menilai peran NU dalam meningkatkan suara pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin memang cukup signifikan.
“Secara menyeluruh basis-basis dukungan Pak Jokowi saya kira secara nasional banyak ditentukan oleh NU,” kata Helmy.
Helmy mengatakan sosok Ma’ruf Amin menjadi faktor utama para santri NU mendukung Jokowi. Sosok Ma’ruf yang sempat menjadi Rais Aam, jabatan tertinggi di NU selain Ketua Umum, membuat para santri patuh.
Apalagi di kalangan NU, Helmy mengatakan, seseorang yang memiliki sanad atau ilmu dari guru2 yang baik, dan nasad atau garis keturunan yang baik, akan dihormati di NU.
“Kiyai Ma’ruf punya keduanya, sanad ilmunya baik dan nasadnya juga baik,” kata Helmy.
Selain pernah menjabat Rais Aam, kata Helmy, Ma’ruf juga dikenal sebagai sosok yang alim, pemimpin di masyarakat yang cukup baik, pengasuh Pondok pesantren, juga merangkap Ketua Umum di Majelis Ulama Indonesia.
“Saya kira karena para santri itu tidak diinsstruksikan untuk milih pun, karena ada sosok Kiyai Ma’ruf di situ, maka ada keterpanggilan. Namanya santri milih kiyainya lah,” kata Helmy.
Atas dasar itu, Helmy menilai wajar ada sejumlah kalangan NU yang ingin meminta tambahan jatah menteri. Namun ia menegaskan ini bukan sikap PBNU secara umum.
“Kami hormati pendapat itu. Tapi kalau PBNU sendiri, kami serahkan semuanya pada presiden. Terserah Pak Jokowi,” kata Helmy.
