JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Pilkades Kalikobok Sragen Mulai Memanas. Sejumlah Warga Geruduk Panitia, Sempat Terjadi Rebutan Berkas AMJ

Ilustrasi kantor desa Kalikobok Tanon. Foto/Wardoyo


Ilustrasi kantor desa Kalikobok Tanon. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM Menjelang penetapan calon Kades, eskalasi politik di Desa Kalikobok, Kecamatan Tanon, Sragen mulai meningkat. Sejumlah warga mendatangi panitia Pilkades dan perangkat Pemdes di balai desa setempat, Selasa (27/8/2019) pagi.

Mereka menggeruduk panitia untuk mempertanyakan keabsahan rekomendasi perihal Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) Akhir Masa Jabatan (AMJ) petahana yang menurut mereka terindikasi bermasalah.

Kades petahana di desa tersebut kembali mencalonkan diri untuk ikut di Pilkades.

Beberapa orang warga itu ada yang tercatat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat.

Advertisement
Baca Juga :  Siap-Siap, Perubahan SOTK Sragen Segera Berlaku. Dinkop UMKM dan Jabatan Kabid Hilang, Jabatan Fungsional Diperbanyak

Data yang dihimpun JOGLOSEMARNEWS.COM , di balai desa, mereka ditemui tim panitia Pilkades yang diketuai Slamet.

Sempat terjadi adu argumen ketika beberapa orang itu menanyakan munculnya rekomendasi untuk LPPDesa AMJ bagi kades petahana yang dinyatakan memenuhi syarat.

Mereka sempat meminta bukti fisik LPPDesa AMJ Kades ke pihak desa namun tidak diperkenankan. Suasana sedikit memanas ketika ada yang hanya minta memotret LPPDesa AMJ, tapi  kemudian direbut kembali oleh petugas desa.

Ketegangan baru mereda setelah kedatangan aparat Polsek Tanon yang menyelesaikan persoalan tersebut. Warga akhirnya terpaksa pulang dengan menyimpan kekecewaan.

Baca Juga :  70.000 Siswa SMA/K dan MTS di Sragen Bakal Digenjot Vaksin Pekan Ini. Bupati Ajukan Permintaan Khusus ke Pemerintah Pusat, Semoga Dikabulkan!

Salah satu warga yang juga anggota BPD berinisial SN, menuturkan dirinya mendatangi panitia dan Pemdes untuk mengklarifikasi perihal persyaratan LPPDesa AMJ petahana yang direkomendasi sudah memenuhi persyaratan. Padahal ia merasa BPD tak pernah diberi salinan.

Sementara sepengetahuannya, LPPDesa AMJ dibuat lima bulan sebelum masa jabatan berakhir. Jabatan petahana berakhir 22 April 2019 sedangkan ia merasa pleno penyampaian AMJ baru dilakukan Januari 2019 oleh Sekdes.

Halaman:  
« 1 2 Selanjutnya › » Semua