JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Kawasan Gedung DPR Kembali Dipasangi Beton dan Kawat Berduri

tribunnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kawasan gedung DPR RI kembali dipasangi beton dan kawat berduri, Senin (30/9/2019). Pemasangan itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya rencana aksi demonstrasi di lokasi tersebut, Senin (30/9/2019).

Beton dan kawat berduri pembatas tersebut sudah dipasang kembali di sekitar jalan menuju Gedung DPR.

Pantauan Tribunnews.com, beton dan kawat duri dipasang dua lapis di sekitar jalan Gatot Subroto sampai ke gedung DPR/MPR RI, arus lalu lintas yang mengarah ke jalan Gatot Subroto akan dialihkan menuju jalan Gerbang Pemuda.

“Beton dan kawat akan terus di pasang sampai ada instruksi dari atasan untuk dibongkar,” ujar seorang pekerja yang memasang beton.

Baca Juga :  Pemkot Bekasi Beri Rp 1 Juta Per RW Untuk Tangani Covid-19

Sebelumnya, Presiden Mahasiswa Trisakti, Dinno Ardiansyah mengatakan, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia akan melanjutkan aksi demo di depan Gedung DPR pada Senin (30/9/2019).

“Memang, ini lagi proses konsolidasi untuk kawan-kawan BEM aliansi mahasiswa seluruh Indonesia kita lagi proses konsolidasi untuk tanggal 30 akan seperti apa, apakah turun aksi ke DPR atau ada cara lainnya,” kata Dinno saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (28/9/2019).

Dinno mengatakan, aksi demo tersebut bertepatan dengan rapat paripurna terakhir anggota DPR periode ini. Untuk itu, pihaknya akan mengawal dan tetap menyampaikan penolakan terhadap RKHUP dan UU KPK.

Baca Juga :  Viral Video Emak-emak Gunting Bendera Merah Putih: Jangan Ditiru, Ancaman Hukumannya Nggak Main-main. Bisa Dipenjara 5 Tahun atau Denda Rp500 Juta

“Tuntutan kami sama kayak kemarin iya, kita menolak RUU bermasalah dan kita tetap menolak UU KPK yang telah disahkan,” ujarnya.

Dinno berharap, aksi demo di depan Gedung DPR itu nantinya dapat memberikan tekanan psikologi bagi pemerintah dan DPR agar segera mengambil keputusan Perppu untuk mencabut UU KPK.

“Mungkin dengan kita turun ke jalan lagi itu akan menjadi suatu tekanan psikologi untuk pemerintah untuk segera mengambil keputusan apakah Perppu akan segera diputuskan atau tidak,” pungkasnya.

www.tribunnews.com