Ini Rekomendasi Hari Pertama Kongres Sampah untuk Pemprov Jateng

SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM — Sesi pertama sidang komisi, Kongres Sampah 2019 menghasilkan empat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.

Pembahasan dalam sidang dari lima komisi juga terungkap, persoalan anggaran serta edukasi perihal budaya penanganan sampah yang baik kepada masyarakat, juga masih menjadi hal yang sangat krusial.

Panitia Kongres Sampah, Putut Yulianto mengatakan setiap komisi melakukan pembahasan mengenai isu-isu yang berbeda secara mendalam. Melalui sidang ini, setiap komisi juga mengeluarkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov Jawa Tengah.

“Dari hasil pembahasan komisi ini telah dirangkum hingga disepakati empat rekomendasi yang dihasilkan dari sidang sesi pertama tersebut,” ujar Putut dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/10/2019).

Masing-masing terkait dengan edukasi persampahan, terutama soal pemilahan, alat angkut, fasilitas, termasuk TPA yang representatif serta dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah. Keempat rekomendasi tersebut dikeluarkan beserta turunannya yang dihasilkan oleh lima komisi yang membahas isu berbeda.

Komisi I, Sampah Sebagai Komoditas Ramah Lingkungan, Komisi II membahas Pengembangan Ilmu dan Teknologi Penanganan Sampah, Komisi III soal Regulasi, Kebijakan dan Program Penanganan Sampah yang Ramah Lingkungan.

Sedangkan Komisi IV membahas tentang Penguatan Konsolidasi dan Sinergi Pemangku Kepentingan Persampahan dan Komisi V membahas tentang Gerakan Anti Sampah Non-Organik.

“Sidang ke-komisi pada Kongres Sampah 2019 ini masih akan berlanjut sampai denga hari ini dan bakal memberikan rekomendasi final kepada Gubernur Jawa Tengah untuk kemudian bisa diterbitkan dalam sebuah kebijakan,” ujar Putut.

Sementara itu, Penanggungjawab Sidang Komisi V, Eko Yunianto menyampaikan, di komisi V dibahas berbagai aspek. Aspek tersebut antara lain mengenai kebiasaan dan mengubah perilaku masyarakat dari membuang menjadi menaruh sampah.

Artinya, masyarakat harus didorong agar secara sadar tidak membuang sampah, tetapi menaruh dan dipilah pada tempat yang sudah disediakan sesuai dengan karakteristik sampahnya. Seperti sampah organik, sampah yang bukan organik dan sampah beracun (B3).

“Ini penting karena akan menentukan dan proses penanganan sampah berikutnya akan menjadi lebih efektif,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) Provinsi Jawa Tengah tersebut.

Hal ini diamini perwakilan peserta sidang Komisi V, Natalia Desi, yang mewakili PSDA Bodri Kuto. Ia menyampaikan, persoalan mendasar yang mesti dilakukan adalah edukasi persampahan terhadap masyarakat.

Terutama soal manfaatannya yang bukan sekadar berorientasi pada komersial. Semua juga harus paham, pengelolaan sampah juga ditekankan untuk memberikan kemanfaatan pada lingkungan.

Kalau kesadaran itu sudah bisa ditumbuhkan kepada masyarakat, maka aspek lain dalam pengelolaan dan prnanganan sampah juga akan semakin efektif.

Artinya, gerakan untuk memilah dan memilih sampah juga lebih didasarkan pada dari hati dan tidak melulu aspek komersilnya saja. “Semoga seperti warga Desa Kesongo, gerakan peduli lingkungan ini harus ditopang dengan kesadaran,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyampaikan, apa yang telah jadi budaya di desa Kesongo memang jadi alasan mendasar dipilihnya desa tersebut jadi tuan rumah Kongres Sampah.

Karena mereka memilah sampah sejak dalam rumah. Untuk itu Ganjar berharap desa lain untuk meniru apa yang telah dilakukan Desa Kesongo tersebut. Bahkan gubernur berjanji bakal mengunjungi desa yang menerapkan hal serupa.

“Jika ada yang mendeklarasikan desa bersih, saya kunjungi. Tolong dilist desa itu. Gerakan ini akan kita dengungkan terus menerus di Jawa Tengah ini,” katanya.

Ganjar menambahkan, ini merupakan upaya awal untuk menuntaskan persoalan sampah di Jawa Tengah bahkan Tanah Air. Selain bertempat di desa yang telah membudayakan pengelolaan sampah secara baik, semua elemen masyarakat juga dilibatkan dan bakal dijadikan rujukan menerbitkan kebijakan.