JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

PA 212 Tolak Segala Upaya Rekoksiliasi dengan Pemerintahan Jokowi

   
Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif usai acara Dzikir dan Munajat Akbar Mujahid 212 di Masjid Agung Sunda Kelapa, Minggu (13/10/2019) malam / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM  –
Persaudaraan Alumni (PA 212) tegas-tegas menolak segala bentuk rekonsiliasi dengan pemerintahan Jokowi sebagai Presiden terpilih 2019-2024.

Demikian ditegaskan oleh Ketua Umum PA 212, Slamet Maarif. Hal itu dia sampaikan saat berceramah dalam acara bertajuk “Dzikir dan Munajat Akbar Mujahid 212” di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Minggu (13/10/2019).

“Tidak ada kata rekonsiliasi bagi kami sebelum stop kriminalisasi terhadap ulama, sebelum pulangkan imam besar kami, sebelum bebaskan aktivis kami,” kata Slamet saat berceramah.

Ditemui usai acara, Slamet mengatakan pihaknya berpegang teguh pada hasil Ijtimak Ulama IV yang digelar 5 Agustus lalu terkait sikap organisasinya.

Baca Juga :  Lama Tak Ada Kabar, Sudirman Said: Koalisi Perubahan Tetap Komitmen Gulirkan Hak Angket

Ia pun menegaskan rekonsiliasi yang dimaksud adalah dengan pemerintahan Jokowi nantinya.

Rekonsiliasi, lanjut dia, mungkin terjadi setelah tuntutan mereka dipenuhi, salah satunya adalah pemulangan Rizieq Syihab.

Slamet merujuk pada poin pertama hasil Ijtimak Ulama IV, yakni menolak kekuasaan yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman serta mengambil jarak dengan kekuasaan tersebut.

“Itu pegangan kami. Sehingga ketika ada ketum partai manapun yang ingin berekonsiliasi dengan pemerintah ya kami pasti menolaknya,” ucap Slamet. “Jangan mimpi rekonsiliasi kalau imam kami belum pulang ke Indonesia.”

Baca Juga :  Pengamat: Prestasi Dinasti Politik Jokowi Layak Masuk Rekor MURI

Sebelumnya, dalam hasil Ijtimak Ulama IV, Ketua Umum GNPF Ulama, Yusuf Muhammad Martak, mengatakan Ijtima masih meyakini bahwa Pemilu 2019 diwarnai kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif dan brutal.

Selain itu, PA 212 menyesalkan terjadinya kematian lebih dari 600 petugas pemilu 2019 tanpa otopsi, ditambah ada lebih dari 11 ribu petugas pemilu yang jatuh sakit serta dirawat di berbagai rumah sakit, adalah tragedi kemanusiaan yang harus diusut tuntas untuk mengetahui sebab musababnya.

www.tempo.co

  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com