JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Meskipun tak dilibatkan dalam Kabinet Indonesia Maju, namun Partai Hanura tak akan meminta-minta jatah jabatan kepada Presiden Jokowi.
Hal itu juga tak akan mengubah sikap politik Hanura untuk mendukung terhadap pemerintahan presiden Jokowi sejak awal.
Demikian diungkapkan oleh Ketua DPP Hanura, Benny Rhamdani. Sebagaimana diketahui, Partai Hanura tidak dilibatkan dalam kabinet Indonesia Maju, Jokowi – Maruf Amin.
“Karena itulah, Partai Hanura tidak mungkin mengambil posisi sebagai pihak yang akan meminta-minta jabatan,” kata Benny Ramdhani melalui keterangan tertulisnya, Minggu (27/10/2019).
Meskipun tidak masuk ke dalam kabinet, Partai Hanura menurut Benny tetap akan mendukung pemerintahan Jokowi – Maruf Amin.
Hanura tidak akan mengubah sikap politik, hanya karena tidak mendapatkan jabatan.
“Kami tidak akan menjual dan menggadaikan keyakinan dan pilihan politik ideologis kami hanya untuk mengejar jabatan nenteri atau wakil menteri,” katanya.
Hanura menurutnya akan tetap mendukung, meski tidak mendapatkan jabatan apapun.
Meskipun demikian Hanura siap bila Presiden Jokowi meminta kader Hanura terlibat dalam pemerintahan.
“Tapi jika presiden yang meminta dengan syarat bahwa itu untuk kepentingan Bangsa, maka Partai Hanura akan menyerahkan kader-kader terbaiknya untuk ikut membantu Presiden,” katanya.
Sementara itu Ketua DPP Hanura, Inas Nasrullah mengaku tidak tahu apakah setelah tidak masuk kabinet, Hanura mengincar kursi Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) atau tidak.
“Saya tidak tahu tentang itu, sebaiknya ditanyakan kepada Ketum (Oesman Sapta),” pungkasnya.
Benny Rhamdani menegaskan partainya akan tetap mengawal pemerintahan Jokowi – Maruf Amin meski tidak masuk ke dalam kabinet.
“Ada atau tidak dalam Kabinet Kerja Jilid 2, Partai Hanura tetap Tawa’dhu dan Istiqomah untuk mengawal dan tetap bersama Pemerintahan Jokowi – Maruf Amin,” ujar Benny dalam siaran persnya, Minggu, (27/10/2019).
Dukungan Hanura kepada pasangan Jokowi – Maruf Amin, menurut Benny didasarkan pada keyakinan dan pilihan politik Ideologis.
Keyakinan dan pilihan politik ideologis itu lebih kepada pertimbangan kepentingan negara dan bangsa, cita-cita proklamasi dan tujuan nasional dan masa depan 260 juta rakyat Indonesia.
“Pak Jokowi, 5 tahun sebelumnya berhasil dengan pembangunan multi sektor yang dirasakan rakyat Indonesia. Ditambah KH Ma’ruf Amin dalam pandangan kami adalah tokoh dan ulama besar Indonesia,” katanya.
Sehingga bagi Partai Hanura menurutnya, tidak mengenal istilah atau rumus tukar guling politik dan timbal balik kursi posisi menteri.
“Terlebih secara prinsip, Partai Hanura menyadari bahwa pengangkatan menteri atau wakil menteri, secara konstitusi sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden,” pungkasnya.
Juru Bicara Presiden M Fadjroel Rachman mengatakan, persoalan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden dan penentuan pun tidak ada campur tangan dari pihak luar.
“Pak Jokowi dengan hak beliau, (bilang) cukup, cukup. Saya pikir sudah cukup,” ucap Fadjroel di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).
Menurutnya, ke depan tidak ada penambahan wakil menteri lagi, mengingat perintah Presiden sudah jelas agar bekerja dengan cepat setelah dilantik.
“Mudah-mudahan dengan ini mereka bisa bekerja sebaik-sebaiknya. Kemarin dalam rapat perdana, beliau mengatakan juga segera bekerja, tidak ada lagi waktu berdiam apalagi memperlambat,” papar Fadjroel.
Sebelumnya, Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah angkat bicara mengenai Kabinet Indonesia Maju yang disusun Jokowi-Ma’ruf dalam beberapa hari terakhir ini.
Dalam susunan kabinet menteri yang telah dilantik maupun wakil menteri yang akan segera dilantik, tidak ada satu pun perwakilan dari partai Hanura.
Menurut Inas susunan kabinet yang dibentuk menandakan bahwa Jokowi menilai perkawanan hanya berdasarkan perolehan suara saja.
“Jokowi hanya menghitung kawan berdasarkan kalkulator semata, yakni hanya memandang jumlah suara partai saja,” katanya saat dihubungi.
Padahal menurut Inas, Hanura memiliki kontribusi dalam kemenangan Jokowi-Maruf di Pemilu 2019 lalu. Partai Hanura ikuta mengusung Jokowi saat pendaftaran peserta Pilpres.
“Padahal Hanura berkontribusi 16 kursi DPR ketika mendaftarkan capres dan cawapres Jokowi-Maruf di KPU,” katanya.
