loading...
Basir, salah satu warga Dukuh Teguhan, Tempelrejo, Mondokan menunjukkan sertifikat hasil program PTSL, yang diterimanya Kamis (24/10/2019). Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM Sebanyak 477 warga di Desa Tempelrejo, Kecamatan Mondokan, Sragen tersenyum lega setelah menerima sertifikat tanah mereka hasil program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), Kamis (24/10/2019).

Penyerahan dilakukan di balai desa oleh petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dengan disaksikan panitia Pokmas PTSL desa setempat. Namun, di balik kelegaan itu, ada aura kesedihan yang dirasakan sebagian warga.

Pasalnya, mereka merasakan ada yang janggal dari penarikan biaya PTSL oleh panitia desa. Rasa senang, gemas, kecewa dan marah campur aduk menggelayuti benak sebagian besar warga yang pagi tadi menerima sertifikat.

“Senang Mas sertifikat sudah jadi. Tapi saya jadi bingung karena saya dulu sudah diminta mbayar ugeran Rp 350.000 ke panitia. Tapi tadi masih ditagih suruh mbayar Rp 650.000. Padahal waktu sosialisasi awal dulu, disampaikan biayanya disepakati Rp 650.000. Saya tadi juga belum mau mbayar yang Rp 650.000, lha saya mintai kuitansi panitianya nggak mau ngasih. Katanya nggak ada kuitansi,” papar Teguh (38) warga Dukuh Teguhan, RT 1, Tempelrejo kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , usai menerima sertifikat di balai desa, Kamis (24/10/2019).

Teguh mendaftar PTSL untuk satu bidang sawahnya. Ia menuturkan usai sosialisasi program oleh pihak desa pada akhir 2018, dirinya kemudian ditarik Rp 350.000 oleh panitia dengan disaksikan Ketua RT.

Saat itu, ia menurut saja karena panitia menyampaikan biaya itu digunakan untuk ugeran dan operasional petugas pengukuran bidang.

Baca Juga :  289 Warga di Kecamatan Sambirejo Sragen Dirapid Test Covid-19, Hasilnya Satu Orang Dinyatakan Positif. Camat Hingga Kades Juga Ikut Dirapid

Menurutnya, saat itu ia juga tak diberi kuitansi. Untuk warga yang sudah berdomisili di luar, biaya ugeran bahkan ditarik hingga Rp 550.000.

“Nah kalau sekarang sertifikat sudah jadi, masih disuruh mbayar Rp 650.000 lagi berarti kan sudah di luar kesepakatan. Ini yang kami pertanyakan. Pokoknya kami nggak akan mbayar kalau yang Rp 350.000 itu belum dikembalikan,” tuturnya.

Rupanya ganjalan serupa juga dirasakan warga lainnya. Basir (53) warga Teguhan RT 1 lainnya juga mengaku malah sudah melunasi biaya untuk dua bidang tanahnya yang didaftarkan PTSL sebesar total Rp 2 juta atau masing-masing bidang Rp 1 juta.

Biaya itu dilunasi di awal ketika dirinya diminta membayar biaya ugeran Rp 350.000 oleh panitia. Karenanya, ia pun mempertanyakan biaya tambahan untuk ugeran itu lantaran panitia menyampaikan biaya PTSL sudah disampaikan Rp 650.000.

“Dulu saya lunasi langsung ke panitia tapi juga nggak diberi kuitansi. Makanya kalau memang dari nduwuran (atas) disepakati biayanya Rp 650.000, ya kami minta yang Rp 350.000 dikembalikan. Karena bagi kami yang hanya tani, uang segitu sangat berarti. Wong cilik itu sudah manut Pak, disuruh mbayar segini segini juga manut, tapi mbok ya jangan terus semaunya,” tukasnya.

Terpisah, saat dikonfirmasi, Sekdes Tempelrejo, Muhammad Nuryanto menegaskan jika biaya PTSL di desanya sudah ditetapkan Rp 650.000 yang diputuskan dalam rapat Pokmas PTSL. Menurutnya kesepakatan itu juga dibuat dokumen berita acara yang ditandatangani oleh semua warga yang hadir dalam rapat.

Baca Juga :  Pengakuan Pelaku Teror yang Nekat Kirim WA Ancaman ke Petugas Medis di Kedawung Sragen. Motifnya Karena Tergerak Dengar Curhatan Keluarga Positif Covid-19, Ngakunya Hanya Iseng

Biaya Rp 650.000 itu juga mengacu pada edaran bupati. Ia menegaskan panitia tak pernah membebani biaya tambahan di luar Rp 650.000 yang sudah ditetapkan.

“Kami juga nggak berani melangkahi edaran Bupati. Nggak ada dan nggak benar kalau ada tambahan Rp 350.000 itu. Yang jelas dari panitia desa biayanya cuma Rp 650.000. Yang mbayar langsung ke panitia atau lewat Pak Ketua RT pun yang disetor ke panitia cuma Rp 650.000,” terangnya.

Terkait keterangan warga yang mengaku ditarik biaya tambahan ugeran itu, pihaknya akan melacak dan menelusuri siapa oknum yang menarik. Ia memastikan panitia tak menarik selain sesuai kesepakatan Rp 650.000 per bidang.

“Saya malah baru dengar kalau ada itu (tambahan). Coba nanti kami akan lacak. Memang kemarin 22 RT kita libatkan semua untuk ikut mbantu menarik biaya ke warga. Sebenarnya pembayaran disepakati langsung ke bendahara Pokmas tapi ada sebagian yang bayar ke Pak RT ada sebagian ke panitia langsung,” tandasnya.

Nuryanto menambahkan jumlah warga yang didaftarkan program PTSL di desanya mencapai 477 orang. Data terakhir, hampir semua sertifikat sudah jadi dan diserahkan hari ini tadi. Wardoyo