JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina menggantikan Tanri Abeng pada akhir november 2019 ini.
Dua sumber di lingkup internal Kementerian BUMN membenarkan soal rencana pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina itu.
Kabar bergabungnya Ahok ke salah satu BUMN merebak setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu datang memenuhi undangan Menteri BUMN, Erick Tohir, Rabu (13/11/2019) pagi.
Dalam pertemuan selama satu setengah jam itu, Ahok mengaku banyak berdiskusi dengan Erick seputar perusahaan BUMN.
Sebelum meninggalkan Kementerian, Ahok menuturkan diminta terlibat di salah satu perusahaan pelat merah. Ia pun menerima tawaran tersebut. Namun, soal posisi yang akan ditempati, Ahok mengaku tidak tahu.
“Jabatannya apa dan BUMN mana, saya tidak tahu, silakan tanya ke Pak Menteri,” ucap Ahok.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bertemu Menteri BUMN Erick Tohir untuk membicarakan terkait mengisi kekosongan posisi di salah satu perusahaan BUMN.
“Pak Ahok datang ke kementerian BUMN bertemu Pak Erick. Memang pak Erick dan Ahok bicara banyak mengenai BUMN,” kata dia.
Mengutip laman ahok.org, Ahok lahir pada 29 Juni 1966 di Manggar, Belitung Timur. Pernah menikah dengan Veronica Tan dan telah dikaruniai tiga orang anak. Namun kini Ahok telah berpisah dan menikah lagi pada 2019 dengan Puput Nastiti Devi mantan anggota Polisi Wanita (Polwan).
Ahok mengenyam bangku Sekolah Menengah Atas (SMU) dan perguruan tinggi di Jakarta. Dia tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti. Ia menamatkan pendidikannya dan mendapat gelar Sarjana Teknik Geologi (Insinyur geologi) pada 1989.
Setelah itu, Ahok pulang kampung dan menetap di Belitung. Di kampungnya, dia mendirikan perusahaan CV Panda yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan PT Timah.
Menggeluti dunia kontraktor selama dua tahun, dia menyadari betul hal ini tidak akan mampu mewujudkan visi pembangunan yang ia miliki. Sebab, untuk menjadi pengelolaan mineral selain diperlukan modal, tapi juga dibutuhkan manajemen yang profesional.
Untuk itu dia memutuskan kuliah S-2 dengan bidang manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya Jakarta. Dia pun akhirnya mendapat gelar Master in Bussiness Administrasi (MBA) atau Magister Manajemen (MM).
Dia pun diterima kerja di PT Simaxindo Primadaya di Jakarta, perusahaan di bidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik sebagai staf direksi bidang analisa biaya dan keuangan proyek.
Karena ingin konsentrasi pekerjaan di Belitung, pada 1995 Basuki memutuskan untuk berhenti bekerja dan pulang ke kampung halamannya.
Pada 1992 dia mendirikan PT Nurindra Ekapersada sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada 1995. Dia berharap pabrik yang berlokasi di Dusun Burung Mandi, Desa mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur ini dapat menjadi proyek percontohan mensejahterakan stakeholder (pemegang saham, karyawan, dan rakyat) dan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Belitung Timur.
Selain karier bisnis, Ahok mempunyai riwayat politik yang panjang. Dia memulai kiprahnya dengan bergabung Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) yang saat itu dipimpin oleh Dr. Sjahrir.
Pada pemilu 2004, dia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan terpilih menjadi anggota Dewan Anggota Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009.
Setelah tujuh bulan menjadi DPRD, muncul banyak dukungan dari rakyat yang mendorong Ahok menjadi bupati. Maju sebagai calon Bupati Belitung Timur pada 2005, dia terpilih dengan mengantongi suara 37,13 persen.
Kemudian, pada 2009 Ahok mengikuti pemilu legislatif maju sebagai calon dari Partai Golkar. Meski awalnya ditempatkan pada nomor urut keempat dalam daftar caleg (padahal di Babel hanya tersedia tiga kursi), ia berhasil mendapatkan suara terbanyak dan memperoleh kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkat perubahan sistem pembagian kursi dari nomor urut menjadi suara terbanyak.
Pada 2006, Ahok dinobatkan oleh Majalah TEMPO sebagai salah satu dari sepuluh tokoh yang mengubah Indonesia. Pada 2007 ia dinobatkan sebagai Tokoh Anti Korupsi dari penyelenggara negara oleh Gerakan Tiga Pilar Kemitraan yang terdiri dari KADIN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Masyarakat Transparansi Indonesia.
Selanjutnya, pada 2012 nama Ahok mencuat karena dipilih Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Gerindra.
Setelah melalui dua tahap Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), akhirnya pasangan Jokowi-Ahok ditetapkan sebagai pemenang dan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 pada 15 Oktober 2012.
Setelah Jokowi terpilih menjadi RI I, secara otomatis Ahok pun menggantikan mantan Walikota Solo itu menjadi Gubernur DKI Jakarta pada November 2014 hingga sampai masa jabatannya sebagai orang nomor satu ibu kota di tahun 2017.
Kemudian ia maju ikut Pemilukada DKI Jakarta bersanding dengan calon wakil gubernur Djarot Saiful Hidayat dari kader Partai PDI-P. Namun usahanya kandas melawan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang berhasil menduduki kursi DKI 1 dan 2 pada 2017.
Pada Mei 2017, Ahok terganjal kasus penistaan agama terkait pidatonya di Kepulauan Seribu pada September 2016. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonisnya dengan hukuman 2 tahun penjara, dan ia bisa menghirup udara kebebasan pada 24 Januari 2019. Setelah dua hari Ahok bebas dari penjara. Ahok pun resmi bergabung dengan PDIP.
