Da’i Perlu Bersertifikat, ini Alasan Ma’ruf Amin

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM   – Para da’i di tanah air perlu bersertifikat guna memenuhi standarsisasi. Menurut. ⁰òobķjhKetua Majelis Ulama Indonesia (MUI),  Ma’ruf Amin, hal itu utuk memenuhi dua hal yakni kompetensi dan integritas.

Hal itu dikatakan Ma’ruf Amin saat membuka rapat Koordinasi Nasional Dakwah MUI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.

Dalam pidatonya, Ma’ruf Amin menyampaikan alasan mengapa para da’i di Indonesia harus distandarisasi.

“Karena untuk da’i ini diperlukan paling tidak dua hal. Pertama kompetensi, kedua integritas,” katanya.

Menurut dia, kompetensi menjadi penting agar dai menguasai materi yang didakwahkan agar tidak salah.

Ma’ruf menceritakan pernah ada da’i yang salah mengucapkan ayat sehingga maknanya berbeda. “Jadi hal seperti ini tidak boleh terjadi. Dan ini sangat mengkhawatirkan.”

Ma’ruf Amin tak menampik ungkapan Nabi Muhammad SAW bahwa “Sampaikan dari aku walaupun hanya satu ayat.” Namun, para da’i harus paham ayat yang disampaikannya.

Maka menjadi da’i itu harus benar-benar bersertifikat atau distandarisasi. Jangan sampai niatnya mau mengajak orang tetapi malah membuat orang lain menjadi ingkar hanya karena da’i tak kompeten.

Menurut Ma’ruf, semua profesi harus disertifikasi, misalnya wartawan dan anggota Dewan Pengawas Syariah. Meski begitu, bukan berarti yang boleh berdakwah hanya yang bersertifikat.

“Tapi yang layak berdakwah itu yang bersertifikat.”

Adapun faktor kedua yang harus dimiliki seorang dai adalah integritas. Sebagai umat Islam yang berada di dalam negara Republik Indonesia harus memiliki integritas sebagai warga bangsa.

ADVERTISEMENT

Dakwah para da’i tidak boleh bertentangan dengan sesuatu yang sudah disepakati bersama atau mujmah alaih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti Pancasila dan NKRI.

Ma’ruf Amin lantas meminta para da’i tak mempersoalkan ideologi Pancasila dan NKRI saat berdakwah. Apalagi jika di dalam dakwahnya menyinggung soal khilafah.

Dia menegaskan bahwa sistem khilafah bukan ditolak, tetapi tertolak. Artinya, tidak bisa masuk di dalam sistem pemerintahan di Indonesia karena menyalahi kesepakatan.

“Pancasila kesepakatan, NKRI kesepakatan.,” ujarnya.