Dana TGUPP Dipangkas Karena Dinilai Tak Bermanfaat, Ini Kata Bambang Widjojanto

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Lama tak terdengar sejak usai Pilpres 2019, nama Bambang Widjojanto kembali disorot. Kali ini terkait dengan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Pasalnya, belum lama ini sejumlah anggota dewan di DPRD DKI Jakarta mengusulkan adanya pemangkasan anggaran  TGUPP pada APBD 2019.

Bahkan, Anggota Fraksi PSI DKI William Aditya Sarana mengusulkan pembubaran lembaga itu karena dinilai tak bermanfaat. 

Menanggapi pernyataan anggota dewan itu, Bambang Widjojanto selaku anggota Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi TGUPP menganggap penilaian kinerja TGUPP oleh dewan tak sepenuhnya benar.

Pasalnya, yang selama ini merasakan kinerja TGUPP adalah masyarakat. 

“TGUPP ga bermanfaat untuk masyarakat? Ya tanyanya ke masyarakat. Kan selalu ada gap antara wakil rakyat dan rakyat,” ujar Bambang di Gedung Tempo Inti Media, Jakarta Selatan, Sabtu (14/12/2019).

Bambang juga mengungkapkan kritik dari anggota dewan kepada TGUPP ganjil. Sebab, selama ini tak pernah ada anggota dewan di DPR RI mengkritik kinerja Kantor Staf Presiden atau KSP. 

“Jadi kalau mau mengukur, pakai pola ukur yang sama. Kalau tidak kamu sedang melakukan politisasi dan itu diskriminatif. Ini ga bakal membuat kinerja lebih baik,” ujar Bambang. 

Sebelumnya, kinerja TGUPP Anies Baswedan kembali menjadi sorotan setelah terungkap satu anggotanya rangkap jabatan dan karenanya menerima gaji dobel.

Sebelumnya, kritik sudah deras mengalir karena tim sejenis di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak menggunakan APBD DKI.

Puncaknya, pada Rapat Badan Anggaran membahas RAPBD DKI pada Senin malam 9 Desember 2019 memutuskan memangkas jumlah anggota TGUPP menjadi 50 dari sebelumnya 67 anggota.

Rencana anggarannya tahun depan pun dipaksa mengikuti penyusutan itu dari semula yang diusulkan senilai Rp 19,8 miliar.

Selain dipangkas anggota dan anggarannya, Rapat Banggar DKI Senin malam juga meminta tim bentukan Anies dievaluasi.

Masalah lain yang diangkat adalah tudingan bahwa tim mengganggu Satuan Kerja Perangkat Daerah.

“Ini harus tetap dievaluasinya, seperti apa ini TGUPP,” ujar Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi sambil mengetokkan palunya.