Site icon JOGLOSEMAR NEWS

Osman Sapta Menolak Ditunjuk Jokowi Jadi Watimpres, Ini Sebabnya

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM  – Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sapta Odang menolak aaat diminta oleh Presiden Jokowi untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presidwn (Watimpres).

Mendapati penolakan tersebut, Presiden Jokowi maklum. Pasalnya, jika menerima tawaran menjadi Watimpres, maka OSO, sapaan akrab Osman Sapta Odang, harus mundur lebih dulu dari partai.

Sesuai aturannya, memang pimpinan partai politik (Parpol) tidak bisa rangkap jabatan menjadi Wantimpres.

“Pak Oesman Sapta Odang memang semula kita pilih tapi karena dalam Wantimpres tidak boleh merangkap berkaitan dengan politik,” ujar Jokowi usai pelantikan Wantimpres di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Atas pertimbangan itulah, OSO yang juga mantan Ketua DPD itu memilih fokus untuk mengurusi partainya.

Jokowi melanjutkan OSO telah menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk menyampaikan alasannya itu.

“Sehingga Pak Oesman Sapta tadi pagi menyampaikan kepada Menteri Sekretaris Negera bahwa beliau lebih mencintai partai. Sehingga tidak mau dan mundur dari Wantimpres,” kata Jokowi.

Sementara itu, mantan Ketum Paryai Hanura dan Mantan Menko Polhukam ‎Wiranto mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). 

Dia berjanji akan memberikan pikiran dan pertimbangan kepada Jokowi.

“Mudah-mudahan kami bekerja bisa memberikan sumbang pikir dalam ruang yang mungkin berbeda dengan instrumen yang beliau sudah ada,” kata Wiranto usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/12/2019).

‎Ditanya soal alasan penunjukan dirinya sebagai Ketua Wantimpres, Wiranto meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi.

“Tapi gini loh, lebih baik kamu jangan terlalu banyak nanya. Saya belum bekerja. Hari Senin nanti saya baru bekerja, itu pun baru nanti serah terima dengan yang lama. Setelah itu baru saya akan bicara,” katanya.

Mantan Menko Polhukam ini menuturkan Wantimpres harus memahami betul jalan pikiran, keinginan, dan harapan Jokowi dalam menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan utamanya dalam membangun sumber daya manusia (SDM).

“Beliau ingin ada satu lompatan dari satu kurva ke kurva yang lain. Yang lebih cepat untuk maju ke negeri ini. Kita ikuti jalan pikiran Presiden. Memberi pertimbangan kan harus mengikuti jalan pikiran yang diberikan pertimbangan,” katanya.

Untuk diketahui, selain Wiranto, Jokowi juga melantik delapan anggota Wantimpres lainnya. 

Mereka adalah politikus senior Partai Golkar Agung Laksono, politikus senior PDIP Sidarto Danusubroto, dan Pemilik Grup Mayapada Dato Sri Tahir.

Komisaris Utama PT Mustika Ratu Tbk, Putri Kus Wisnu Wardani, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya alias Habib Luthfi.

Ada pula politikus senior PPP Mardiono, pendiri Medco Group Arifin Panigoro, serta mantan Gubernur Jawa Timur Sukarwo alias Pakde Karwo.

Acara pelantikan berlangsung sederhana di Istana Negara dihadiri para tamu undangan dan sejumlah menteri serta pimpinan lembaga tinggi negara Kabinet Indonesia Maju.

Mengapa Wiranto jadi Ketua Watimpres, menurut Jokoei, karena Wiranto memiliki banyak pengalaman berbagai bidang dan telah menduduki posisi penting berbagai era pemerintahan.

“Pengalaman dan track record  Wiranto saya kira sudah panjang di pemerintahan, untuk menangani banyak masalah,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Menurutnya, sembilan Wantimpres nantinya akan memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam mengambil keputusan, baik diminta maupun tidak diminta.

“Saya kira beliau-beliau memiliki kapasitas. Ada yang berkaitan dengan sosial, keagamaan, ekonomi,” tutur Jokowi.

Pelantikan Watimpres berdasarkan surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 137/P/2019 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden.

Adapun Ketua Watimpres yaitu Wiranto dan delapan orang lainnya sebagai anggota.

Sembilan tokoh yang menjadi Watimpres yaitu :

1. Sidarto Danusubroto (politikus PDI-P)

2. Dato Sri Tahir (bos Mayapada Group )

3. Putri Kuswisnu Wardani (bos Mustika Ratu) 

4. Mardiono (politikus PPP)

5. Wiranto (mantan Menko Polhukam)

6. Agung Laksono (politikus Golkar) 

7. Arifin Panigoro (bos Medco Energi)

8. Sukarwo (mantan Gubernur Jawa Timur) 

9. Luthfi bin Yahya (Tokoh NU).



Exit mobile version