KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM – Polemik pengadaan sepeda motor kepada 177 kepala desa (Kades) di Karanganyar, terus bergulir. Berbagai kritikan tajam dari elemen masyarakat, juga terus disuarakan.
Selain dianggap pemborosan anggaran, pengadaan motor dinas yang dianggarkan Rp 4,9 miliar itu juga dianggap sarat dengan nuansa politis dan melukai hati rakyat.
Pengadaan motor dinas itu juga menjadi sorotan pengamat hukum Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riewanto.
Agus mengatakan, dari sisi politik anggaran, pengadaan kendaraan dinas bagi Kades tersebut, harus dilihat, apakah rencana pemberian kendaraan tersebut telah sesuai dengan kondisi riil di lapangan atau tidak.
“Pengadaan fasilitas untuk aparatur birokrasi di daerah, memiliki ukuran, dan ukuran inilah yang harusnya disampaikan kepada publik. Mulai dari specimen dan fungsinya. Dan apakah terlalu tinggi apa tidak, sehingga anggaran itu berbasis kinerja dan bukan berbasis suka-suka,” paparnya dihubungi wartawan, Senin (02/12/2019).
Agus Riewanto mengatakan anggaran pengadaan sepeda motor tersebut, selalu diletakkan sebagai kerangka untuk transparansi.
Ia mengingatkan agar jangan pernah menggunakan anggaran secara tidak transparan dan akuntabel.
Terutama proses tender dan pemenang tendernya.
“Siapa yang bertanggungjawab dan bagaimana pengawasannya,” lanjutnya.
Soal penunjukkan merk tertentu, Agus menilai, ada kesepahaman di daerah untuk menggunakan Yamaha N Max di beberapa daerah sebagai kendaraan operasional. Penunjukkan merek tertentu ini patut dicurigai ada sesuatu yang spesifik.
“Kenapa pilihannya itu dan bukan kendaraan lain. Ini patut dicurigai. Untuk itu, perlu pengawasan dari DPRD. Karena anggaran ini disetujui oleh banggar DPRD, apakah dengan penggunaan anggaran tersebut telah sesuai dengan perencanaan awalnya. Karena memang potensi korupsinya cukup tinggi,” tandasnya.
Ditambahkannya, saat ini Kades, dalam urusan pemerintahan dan politik, menjadi sangat penting. Sebab Kades adalah corong utama pemerintah paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Mereka itu tulang punggung pemerintah daerah. Makanya mereka sedikit dimanjakan dengan berbagai fasilitas. Jika mereka tidak diperhatikan dalam konteks fasilitasnya, mereka tidak akan kerja. Ini menunjukkan posisi tawar Kades semakin tinggi. Karena mereka lah yang punya suara riil di masyarakat dan bisa mengendalikan suara dalam berbagai pemilihan, termasuk pilkada, legisatif hingga presiden,” pungkasnya. Wardoyo
- Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
- Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
- Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
- Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com
