JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Meski sudah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), keberadaan sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) dipertanyakan.
Hal itu diungkapkan oleh pakar siosial politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Dr Drajat Tri Kartono, MSi.
Drajat mengatakan, sebenarnya struktur Wantimpres sudah ada sejak lama, bahkan sejak Pemerintahan Presiden kedua Indonesia, Soeharto.
“Kalau Dewan Pertimbangan Presiden tentu diperlukan. Memang dari dulu sudah ada strukturnya,” kata Drajat lewat sambungan telepon, Sabtu (14/12//2019).
Namun, Drajat mempertanyakan efektivitas dari Wantimpres ini.
Ini dilihat dari kontribusi nyata Wantimpres di periode-periode presiden sebelumnya, Drajat nilai belum muncul ke permukaan.
“Hanya yang menjadi pertanyaan, efektivitas dan akuntabilitas dari Dewan Pertimbangan Preside apa?,” tandasnya.
Drajat juga mempertanyakan fungsi dari Wantimpres.
“Kalau fungsinya tergantung pada presiden, sejauh mana presiden membutuhkan beliau-beliau itu,” tanya Drajat.
Kedua pertanyaan di atas, menurut Drajat berdasarkan atas persepsi di tengah-tengah masyarakat soal keberadaan Wantimpres.
“Cuma memang selama ini masyarakat belum banyak yang tahu, sebenarnya dari Wantimpres ini,” tegasnya.
Drajat melanjutkan, menurutnya selama ini keberadaan Wantimpres hanya untuk memenuhi nilai normatifnya saja.
Nilai normatif di sini, Drajat memberikan pengertian Wantimpres memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada presiden yang bersifat filosofis tanpa program kerja yang jelas.
Mengingat presiden sendiri sudah memiliki lembaga pembantunya,
dari kementerian hingga staf ahli yang belum lama ini juga dilantik.
