Site icon JOGLOSEMAR NEWS

Perusahaan-perusahaan Pembuang Limbah ke Bengawan Solo Bakal Dipanggil Gubernur Ganjar Pranowo

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memberikan pembekalan kepada anggota DPRD Jawa Tengah di Griya Persada Convention Hotel Bandungan, Semarang pada Senin (11/11/2019) / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Perusahaan-perusahaan yang membuang limbah sembarangan di Sungai Bengawan Solo akan segera dipanggil oleh Gubeenur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Rencana pemanggilan akan dilakukan setelah rapat membahas temuan lapangan pekan depan.

“Kita akan panggil mereka nanti,” kata dia, Sabtu (30/11/2019).

Dari data lapangan, banyak industri di bantaran Sungai Bengawan Solo yang ditengarai membuang limbah ke sungai terpanjang Pulau Jawa itu. Perusahaan tersebut antara lain bergerak di bidang tekstil, alkohol, dan peternakan.

“Kita belum bisa men-judge siapa yang salah tetapi ada indikasi-indikasi beberapa potensi mencemari,” kata Ganjar.

Dia menyebut saat ini tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pemerintah daerah yang dilalui Sungai Bengawan Solo masih melakukan pemeriksaan di lapangan. Mereka mengumpulkan sampel air yang tercemar.

Akibat cemaran tersebut, Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Amerta Blora sempat menghentikan pasokan air bersih kepada 12.000 pelanggan pada Selasa, 26 November 2019. PDAM Tirta Amerta tak dapat mengolah air baku dari Bengawan Solo karena tercemar hingga berwarna merah gelap.

12.000 rumah yang tak menerima aliran air bersih tersebut tersebar di lima kecamatan di Kabupaten Blora meliputi Cepu, Sambong, Jiken, Jepon, dan Blora.

“Sejak mulai musim kemarau, konsentrai limbah dan air terlihat karena debitnya kecil,” sebut Direktur PDAM Tirta Moedal, Yan Riya Pramono, Rabu (27/11/ 2019).

Kini, Ganjar mengklaim, PDAM Tirta Amerta telah kembali mengolah air baku dari Bengawan Solo.

“Di Blora air sudah mulai diolah oleh PDAM dan mulai bisa didistribusikan. Meskipun tentu saja harus ada ekstra pengolahan tidak seperti biasa,” ucap Ganjar.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu belum dapat memastikan sanksi yang bakal diberikan.

“Kita lihat seperti apa prosesnya, faktor kesengajaannya, apakah mereka melakukan pembinaan, satu per satu,” tutur dia.

Exit mobile version