KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM – Meski menimbulkan pro kontra,kebijakan pembelian motor dinas Yamaha N Max untuk para Kades di Karangangar, agaknya sudah tak bisa ditawar lagi.
DPRD setempat memastikan anggaran untuk motor dinas itu sudah resmi digedok dan tak bisa diowahi lagi.
Ketua DPRD Karanganyar yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar), Bagus Selo mengatakan memastikan anggaran itu sudah ditetapkan dan disetujuinya oleh badan anggaran DPRD.
Bagus Selo menjelaskan salah satu pertimbangan diloloskannya angaran pembelian sepeda motor tersebut untuk menunjang kegiatan Kades.
Sehingga lebih maksimal dalam bekerja melayani masyarakat. Selain itu, DPRD memandang sepeda motor yang selama ini untuk operasional Kades, dipandang sudah lama dan layak diganti.
“Pertimbangannya, karena kendaraan lama sudah layak untuk diganti dan untuk meningkatkan mobilitas kerja,” paparnya Senin (2/12/2019).
Disinggung jika pengadaan sepeda motor yang disetujui oleh Banggar ini, dinilai pemborosan, Bagus Selo, enggan memberikan keterangan lebh lanjut.
“ Ya namanya buat penunjang kegiatan mas,” ujarnya diplomatis.
Disisi lain, Pengadaan 177 unit sepeda motor Yamaha N Max, dengan total anggaran Rp 4,9 milyar bagi para kepala desa (Kades) di Karanganyar, menuai sorotan dari masyarakat.
Masyarakat menilai, pengadaan sepeda motor bagi para Kades ini, merupakan pemborosan anggaran, ditengah masih minimnya pendapatan asli daerah (PAD) Karanganyar.
Nur Sanyoto, salah satu pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), memandang pengadaan sepeda motor bai para Kades ini dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu.
Menurut Nur, sebaiknya anggaran untuk penegadaan sepeda motor tersebut digunakan untuk pengentasan kemiskinan.
Ia menyebut porsi anggaran untuk pengentasan kemiskinan mestinya harus menjadi perhatian utama.
“ Tidak logis kalau alasannya untuk menunjang kegiatan para kades. Toh selama ini mereka juga masih memiliki sepeda motor yang kondisinya masih layak untuk digunakan. Saya menilai ini pemborosan anggaran, “ kata Nur Sanyoto.
Bahkan Nur Sanyoto menuding jika pengadaan sepeda motor ini lebih bersifat politis, terlebih sebagian Kades menolak diberlakukannya Perbup tentang pengisian perangkat desa.
“Kalau saya nilai, ini bersifat politis. Karena sebagian besar Kades tidak Setuju dengan Perbup tentang pengisian perdes, maka muatan politisnya jelas, dengan memberi bantuan sepeda motor,” tegasnya. Wardoyo