SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati menanggapi santai soal tudingan kegiatan roadshow Gertak Germas dan pembinaan mental PNS dianggap diselipi kepentingan politisnya menuju Pilkada 2020.
Ia balik mempersilakan DPRD untuk ikut hadir dalam kegiatan itu agar bisa tahu kondisi di lapangan.
Hal itu disampaikan bupati kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (5/12/2019). Bupati menampik jika kehadirannya berkeliling di dua kegiatan itu sebagai kampanye terselubung menjelang Pilkada 2020.
“Kampanye itu kan mengajak memilih seseorang yang sudah jelas nyalon dan sudah ditetapkan oleh KPU. Lha wong ini tahapan saja belum kok dianggap kampanye,” paparnya.
Bupati menguraikan kegiatan pembinaan mental PNS dan pengajian itu sebenarnya agenda rutin Pemkab. Jika dulu digelar sebulan sekali, karena anggarannya diadakan di perubahan, maka untuk tahun ini dipadatkan menjadi 20 hari berturut-turut.
Lantas kegiatan Gertak Germas, digelar keliling ke 20 kecamatan dengan maksud untuk menggelorakan kader-kader kesehatan, Posyandu, Puskesmas di semua wilayah untuk bersama-sama menyosialisasikan pola hidup sehat serta memerangi stunting.
Kegiatan itu memang dilakukannya dengan menyambangi masyarakat dan kader kesehatan. Hal itu dikarenakan Germas sendiri memang menjadi gerakan nasional dan Sragen sedang fokus menangani stunting.
“Instruksi Presiden kan harus fokus menangani stunting agar SDM unggul Indonesia maju. Angka stunting di Sragen meski 10 persen, tetap harus digelorakan ajakan gerakan masyarakat hidup sehat. Kalau bupati menyambangi masyarakatnya, hal yang wajar kan, memberi penyuluhan. Kan begitu,” tukasnya.
Ia merasa tak menyelipkan ajakan untuk mengkampanyekan dirinya atau muatan politis. Ia juga menyebut apa salahnya jika dalam penyampaian di kegiatan itu, ada dukungan dan ajakan warga untuk ayo milih Mbak Yuni.
Ia justru memandang dukungan yang muncul dari warga itu bukti kecintaan kepadanya sebagai bupati.
“Apa ya akan saya tolak,” jelasnya.
Ia balik menyampaikan jika ada teman-teman dari fraksi di DPRD menyoal kegiatan dan kehadirannya, dipersilakan untuk ikut hadir di acara itu.
Dengan begitu, ia berharap DPRD akan tahu dan bisa melihat secara langsung fakta di lapangan.
Ia tak menyangkal jika kegiatan Gertak Germas digelar di 20 kecamatan. Pun dengan pengajian dan pembinaan mental PNS juga digelar keliling di semua kecamatan.
Soal kenapa baru digelar di akhir tahun dan digeber 20 hari nonstop, hal itu lebih karena teknis anggaran saja.
“Karena sebelum tanggal 20 Desember semua kegiatan dan SPJ harus bisa selesai. Kalau Germas, dulu kita gelar dengan mengundang semua kader kesehatan dipusatkan di Gedung SMS. Kalau sekarang saya datangi ke wilayah, supaya ada perbedaan. Karena didatangi bupati dengan dikumpulkan dan dipanggil tentu akan beda. Tapi yang pasti itu semua program rutin di masyarakat kok,” tandasnya.
Sebelumnya, sejumlah DPRD dan kalangan masyarakat menyayangkan kegiatan roadshow 20 kecamatan itu ditengarai ditunggapi pesan politis bupati menuju Pilkada 2020.
Kritikan datang dari sejumlah fraksi di DPRD Sragen. Ketua Fraksi Golkar DPRD Sragen, Sri Pambudi mengatakan fraksinya memang banyak menerima aduan dan masukan perihal kegiatan Gertak Germas dan pembinaan PNS yang digelar sejak beberapa pekan lalu itu.
Pasalnya, kegiatan itu dihadiri oleh bupati dan ditengarai selalu diselipi muatan politis terkait kepentingan bupati yang dikabarkan maju kembali di Pilkada 2020.
“Sebenarnya waktu pendapat akhir fraksi pada paripurna kemarin sudah kami ingatkan. Jangan sampai dalam melakukan kegiatan yang dibiayai APBD dititipi pesan-pesan politis tertentu atau kepentingan pribadi bupati,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Kamis (5/12/2019).
Pambudi menguraikan dirinya mengatakan kritikan bukan pada kegiatannya. Akan tetapi pada urgensi kehadiran bupati dan selipan pesan untuk kepentingan Pilkada yang dinilai kurang pas.
Terlebih, kegiatan itu didanai dari APBD. Ia berharap sebagai penyelenggara pemerintahan, eksekutif dan bupati bisa memahami prinsip-prinsip dalam menggelar kegiatan maupun menjaga kegiatan dari hal-hal yang menyimpang.
“Mestinya saudara Bupati bisa menempatkan diri. Kalau memang kegiatannya pembinaan mental PNS dan kampanye Germas, ya hadir dan pengarahannya ya seputar itu. Jangan kemudian diselipi ajakan atau arahan pribadi menjurus politis. Kecuali memang acara pribadi bupati lalu mengundang masyarakat dan di situ menyampaikan pesan politis, monggo. Tapi ini kan kegiatan didanai APBD,” terangnya. Wardoyo